KESEHATAN seksual dan reproduksi remaja

Bicarakan Lebih Sering: Bagaimana Kaum Muda Menormalisasi Menstruasi
Penulis: Neky Nitbani, Monitoring and Evaluation Coordinator WINNER Project* Sembilan tahun sejak Hari Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) dicanangkan, perempuan terlebih anak perempuan masih mengalami hambatan di sekolah karena mengalami menstruasi. Tulisan ini membahas bagaimana murid bisa menjadi pelaku aktif dari normalisasi menstruasi di sekolah. Riset Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) bersama The SMERU Research Institute di tiga provinsi di Indonesia pada 2018 menunjukkan topik seputar menstruasi masih tabu dibicarakan di sebagian daerah. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), menstruasi tabu dibicarakan di sekolah, di ranah publik dan di luar keluarga. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), topik tentang menstruasi tidak tabu
Infografik: Kesehatan Reproduksi dan Pencegahan Perkawinan Anak
Sebagai upaya untuk mengurangi angka perkawinan anak dan perilaku berisiko, Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) melaksanakan Proyek Let’s Talk! di Kota Mataram dan Kabupaten sejak Oktober 2020 hingga Juni 2022. Let’s Talk! bertujuan agar para remaja dapat mengambil keputusan tidak melakukan perilaku berisiko dan menolak perkawinan anak. Secara tidak langsung, Let’s Talk! berharap dapat turut menyumbang pada perwujudan kesetaraan gender di masyarakat dan tumbuh kembang remaja sampai ke potensi terbaiknya. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui pembelajaran HKSR secara partisipatif, inklusif dan efektif. Sementara di tingkat sekolah, demi menciptakan ruang aman yang melindungi setiap hak anak, HKSR, dan dari berbagai

Plan Indonesia Rangkul Pemerintah dan Masyarakat Lombok Barat Cegah Perkawinan Anak
Mataram, 30 Desember 2022 – Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) dengan Pemerintah dan Forum Anak Lombok Barat mengadakan senam akhir tahun dan bincang asik untuk menyuarakan hapus kekerasan dan cegah perkawinan anak di Pendopo Gubernur NTB (30/12/2022). Kegiatan ini dipimpin oleh pemerintah di tingkat kecamatan serta didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat desa melakukan Kampanye Anti Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan (KAKAP) termasuk perkawinan usia anak dan kehamilan remaja di Kabupaten Lombok Barat. Telah hadir dalam kegiatan Bincang Asik Bersama “Masa Depan Cerah, Tanpa Perkawinan Anak” Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Plan Indonesia Rangkul Pemerintah dan Masyarakat Sukabumi Cegah Perkawinan Anak
Sukabumi, 21 Desember 2022 – Plan Indonesia dengan Pemerintah dan Forum Anak Sukabumi mengadakan rangkaian jalan sehat dan dialog bersama untuk menyuarakan hapus kekerasan dan cegah perkawinan anak di Kecamatan Warungkiara (18/12/2022) dan Kecamatan Sukaraja (21/12/2022). Kegiatan ini dipimpin oleh pemerintah di tingkat kecamatan serta didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat desa melakukan Kampanye Anti Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan (KAKAP) termasuk perkawinan usia anak dan kehamilan remaja di Kabupaten Sukabumi Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PKHP PuG) Kabupaten Sukabumi Ning Lasminingsih, S.IP.,M.Si menjelaskan tujuan dari kegiatan ini untuk menciptakan kolaborasi lebih terintegrasi antar

Cegah Perkawinan Anak, Pemprov NTB dan Plan Indonesia Teken MoU
Mataram, 01 September 2022—Perkawinan anak masih terus terjadi di Indonesia, bahkan, angkanya menduduki posisi tertinggi kedua di ASEAN. Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 mencatat sekitar 1.220.900 anak di Indonesia mengalami perkawinan usia anak, ini belum termasuk praktik perkawinan anak di bawah tangan (nikah siri). Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat masuk dalam tujuh besar angka kasus perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Untuk menekan angka perkawinan anak, Pemerintah Provinsi NTB mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat implementasi peraturan ini, Pemerintah Provinsi NTB menggandeng Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) untuk

Community-Led Total Sanitation (CLTS) and Menstrual Hygiene Management (MHM) Snake & Ladder
Plan Indonesia’s Water for Women project has developed Snake & Ladder game to help a better and easier understanding of Community-Led Total Sanitation (CLTS) and Menstrual Hygiene Management (MHM). This Snake & Ladder game is usually used for training or socialization activities, especially in schools with children, peer educators, and teachers. The goal is to make learning interesting and fun, while they still get the essence of CLTS and MHM. Community-Led Total Sanitation (CLTS) Snake & Ladder: Menstrual Hygiene Management (MHM) Snake & Ladder:

Buku Saku Pencegahan Perkawinan Anak
Perkawinan anak merupakan salah satu isu pembangunan yang menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memenuhi pencapaian SDGs (Target 5.3) yakni menghapuskan semua praktik berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa. Data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) BPS tahun 2017 memperlihatkan bahwa persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang sudah pernah kawin dibawah usia 18 tahun sebanyak 25,71%. Studi yang dilakukan oleh Plan Indonesia bersama Koalisi Perempuan Indonesia (2019) menemukan fakta bahwa meskipun Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah direvisi, namun praktik

LUNCURKAN Buku Saku Pencegahan Perkawinan Anak dan PROGRAM GEMA CITA, PLAN INDONESIA AJAK SEMUA PIHAK LAWAN PERKAWINAN ANAK
Jakarta, 4 Agustus 2022 – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) meluncurkan Buku Saku Pencegahan Perkawinan Anak (PPA) Tingkat Desa dan Program Generasi Emas Bangsa Bebas Perkawinan Usia Anak (Gema Cita), Kamis (4/08/2022). Peluncuran ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan resiliensi anak dan penguatan lingkungan yang mendukung anak, dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Langkah ini menjadi bagian dari proses pencapaian target penurunan angka perkawinan anak yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, serta target 5.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dr. Ir. Subandi, M.Sc., Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas menjelaskan, buku saku ini