Jakarta, 4 September 2023 – Dalam momentum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang akan diselenggarakan di Jakarta 5-7 September, para aktivis muda dari negara-negara ASEAN juga berkumpul untuk menyampaikan aspirasi terkait isu keadilan iklim dalam ASEAN Civil Society/ASEAN People Forum (ACSC/APF). Forum yang digelar di Jakarta pada 1-3 September di Universitas Atmajaya ini diselenggarakan oleh organisasi masyarakat sipil yang peduli akan isu ruang partisipasi aman, pemulihan demokrasi, dan kesetaraan di ASEAN.
Dalam salah satu rangkaian kegiatan ACSC/APF, Plan International Asia and Pacific (APAC), Plan International Indonesia dan ASEAN Youth Forum menggelar workshop dan sesi refleksi yang mengambil tema “Youth Voices Matters for Climate and Environmental Justice” atau “Pentingnya Suara Kaum Muda untuk Keadilan Iklim dan Lingkungan”. Kedua sesi ini dihadiri 58 aktivis muda pembela HAM dan pimpinan organisasi kaum muda dari Indonesia, Kamboja, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Mereka saling berdiskusi, bertukar pikiran, berkonsolidasi dan menyepakati tiga rekomendasi untuk para pemimpin ASEAN mengatasi masalah keadilan iklim dan lingkungan dari perspektif kaum muda.
Dalam acara tersebut, Pai, perwakilan kaum muda dari Our Voice Our Choice Project di Thailand mengatakan para Menteri Ekonomi dari negara-negara ASEAN dan berbagai lembaga di bawah pilar ASEAN Economic Community perlu mengimbau perusahaan-perusahaan di negara ASEAN agar ikut bertanggung jawab dalam memelihara kelestarian lingkungan, salah satunya dengan melakukan praktik bisnis yang berkelanjutan dan mematuhi standar lingkungan melalui pemberian insentif dan dan penerapan regulasi.
“Perusahaan-perusahaan juga harus menyediakan dana untuk mendukung inisiatif iklim, khususnya bagi negara-negara yang masih kekurangan sumber daya dalam memitigasi perubahan iklim di tingkat regional,” ungkap Pai.
Sementara itu, Manajer Advokasi ASEAN Youth Forum, Astried Permata Septi, menilai harus ada lebih banyak kesempatan bagi kaum muda dari berbagai latar belakang untuk berani berbicara dan menyampaikan aspirasinya terkait keadilan iklim kepada para pemangku kebijakan melalui forum-forum seperti ASEAN People Forum.
“Partisipasi kaum muda diperlukan karena ketika kita berbicara tentang keadilan iklim, kita juga berbicara tentang hak dan kesejahteraan kaum muda. Hal ini mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kehidupan kaum muda. Jika terjadi krisis lingkungan hidup, maka akses kaum muda terhadap hak-hak dasar akan terhambat, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, pangan, dan lain-lain”, ujarnya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka pun memberikan rekomendasi khusus kepada ASEAN Socio-Cultural Community Council (Dewan Komunitas Sosial Budaya ASEAN) untuk mendukung dan mendengar aspirasi masyarakat sipil khususnya suara anak perempuan dan pemuda, serta melibatkan mereka dalam mekanisme perencanaan, koordinasi dan sumber daya.
Rekomendasi lainnya adalah kaum muda berharap para pemimpin ASEAN merumuskan kebijakan iklim terpadu. Hal ini termasuk pengurangan emisi, penerapan energi terbarukan, kebijakan dan strategi adaptasi iklim di tingkat regional. Selain itu, Komisi Antar pemerintah tentang Hak Asasi Manusia ASEAN (AICHR) juga perlu melanjutkan penyusunan Kerangka Hak Lingkungan Hidup pada tahun 2024 yang mencakup peraturan tentang pembatasan produksi gas karbon (terkait dengan perusahaan dan pabrik), proyek bisnis berbasis lingkungan, dan proses mekanisme evaluasi.
“Sebagai organisasi yang berpusat pada kaum muda, kami percaya bahwa suara mereka sangat penting dalam diskusi iklim karena perubahan iklim memiliki dampak kepada anak muda secara berbeda dari orang dewasa. Oleh karena itu, kami ingin memastikan kaum muda, khususnya anak perempuan, terwakili dan terlibat secara bermakna dalam proses perubahan iklim dalam pertemuan-pertemuan penting di berbagai tingkatan, termasuk di ACSC/APF dan KTT ASEAN ini”, kata Plan Indonesia Influencing Director Nazla Mariza.
Nazla berharap ketiga rekomendasi anak muda itu benar-benar didengar. “Mudah-mudahan apa yang menjadi fokus kita dan masukan dari kaum muda yang telah kita rumuskan bersama, dapat masuk ke dalam rekomendasi untuk menanggulangi masalah Keadilan Iklim dan Lingkungan pada KTT ASEAN mendatang.” ujarnya.
Masih dalam rangkaian sesi ini, Regional Civic Society, Youth and Advocacy Lead of Plan International Asia Regional Hub, Sudthida Keophaithool, memaparkan beberapa hasil temuan hasil survei kaum muda di negara-negara ASEAN dan Timor Leste yang dilakukan bulan lalu. Dari survei ini, kaum muda juga memberikan beberapa rekomendasi terkait Keadilan Iklim dan Lingkungan.
“Responden survei ini berasal dari 6 negara ASEAN dan Timor Leste, yang mana sebagian besar perempuan. Beberapa rekomendasi dari hasil survei adalah mendesakkan negara anggota ASEAN untuk meratifikasi dan melaksanakan perjanjian internasional, seperti Perjanjian Paris, dan merumuskan kebijakan lingkungan yang kuat dan efektif. Mereka juga mendesak pemerintahan di ASEAN untuk lebih banyak bekerja sama dengan masyarakat sipil, terutama kaum muda. Selain itu, kaum muda juga mengingatkan akan pentingnya inklusivitas, termasuk melindungi masyarakat adat, juga menjadi salah satu poin yang disoroti,” jelas Sudthida.
Forum ACSC/APF, lanjut Sudthida, dapat meningkatkan solidaritas dan persatuan masyarakat sipil yang berbeda latar belakang dalam melakukan gerakan sosial dan menyatukan pandangan dalam menghadapi permasalahan yang ada, khususnya Perubahan Iklim.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan pemuda dari berbagai organisasi seperti Youth Advisory Panel dari Yayasan Plan International Indonesia, Youth Networks dari ASEAN Youth Forum, Mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Be With You Indonesia, Youth Coalition for Girls Indonesia, Khmer Youth Association, Teens Go Green, Yess Indonesia, Jakarta Feminist, dan masih banyak lagi.
Tentang Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia):
Plan International telah bekerja di Indonesia sejak tahun 1969, resmi terdaftar sebagai yayasan nasional bernama Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) pada tahun 2017. Visi kami adalah memperjuangkan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan. Kami juga bekerja dengan kaum muda untuk memastikan partisipasi kaum muda yang berarti dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.
Plan Indonesia sebagai anggota Plan International Inc., memiliki program inti sponsor anak yang saat ini membantu lebih dari 36.000 anak terpinggirkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan lima komitmen untuk memenuhi hak dasar mereka dari akses ke akta kelahiran, vaksin dasar , air bersih, sanitasi dan higiene, serta pendidikan.
Mendapat donor dari Plan Netherlands dan Plan Australia, secara total Plan Indonesia bekerja di 8 provinsi untuk memperjuangkan hak dan kesetaraan anak perempuan melalui tujuh program tematik, antara lain Pencegahan Masalah Gagal Tumbuh Anak, Penghapusan Kekerasan terhadap Anak dan Remaja, Kesehatan Remaja, Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan Muda, Sekolah Tangguh, Kesiapsiagaan Bencana Responsif Gender dan Respons Kemanusiaan, Ketahanan Iklim yang Dipimpin Pemuda. Plan Indonesia mengambil bagian dalam kampanye global, Girls Get Equal, dengan Girls Leadership sebagai fokus utamanya. Ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan, agensi, dan gerakan sosial yang melibatkan 3 juta anak perempuan yang ditargetkan untuk mengklaim kekuasaan, kebebasan, dan perwakilan yang lebih setara.**
Narahubung:
Mirza Harera
Email : Muhammad.mirza@plan-international.org
Mobile : +6281908881534
