I Putu Martasunu Kamayana, MBA

Pensiun dari ADB pada Mei 2014 setelah lebih dari 18 tahun bertugas. Dalam tugas terakhirnya, ia mempelopori keterlibatan kembali ADB dengan Gubernur Myanmar, sebagai perwakilan pertamanya dan mendirikan misi residen pertama ADB di Myanmar.  Sebelum di Myanmar, ia menjabat sebagai Country Director ADB di Kamboja dan Deputy Country Director di Vietnam dan Bangladesh. Tugas sebelumnya termasuk merumuskan dan memantau implementasi strategi negara ADB dan program bantuan di Kazakhstan dan Turkmenistan. Dia bertugas di departemen lain di ADB HQ di Manila, dalam pengadaan kelembagaan dan layanan administrasi, dan anggaran departemen internal dan manajemen personalia. Sebelum bergabung dengan ADB, ia bertugas selama 9 tahun di UNDP baik di kantor lapangan Bangladesh maupun Indonesia, dan di kantor pusat New York dengan tanggung jawab mulai dari perencanaan dan pelaksanaan bantuan teknis dalam kerja sama regional, infrastruktur transportasi dan energi, pembangunan perkotaan dan sektor tata kelola, hingga pemantauan program dan mengepalai bagian keuangan dan administrasi dari salah satu kantor lapangan terbesar UNDP. Setelah 5 tahun pengalaman profesional sebagai arsitek di Amerika Serikat, ia kembali ke Indonesia pada tahun 1982 di mana ia terlibat dalam perencanaan sebuah kota baru di sebuah pulau yang berdekatan dengan Singapura, meningkatkan praktik manajemen di sebuah arsitektur nasional yang mapan dan perusahaan konsultan teknik.  Sejak pensiun, ia telah melakukan tugas konsultasi singkat sebagai penasihat pengembang real estat lokal yang berbasis di Mandalay, Myanmar pada pertengahan hingga akhir 2014 dan pada tahun 2016 sebagai pemimpin tim/spesialis kerja sama regional untuk proyek bantuan teknis yang dibiayai ADB untuk mempersiapkan proyek MFF yang kompleks di Daerah Otonomi Guangxi Zhuang Republik Rakyat Tiongkok. Sejak Maret 2019, ia terlibat sebagai ketua tim konsultan yang menyiapkan proposal proyek ADB untuk PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk membangun mekanisme pembiayaan hijau guna mengkatalisasi sumber daya sektor swasta guna membantu memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur berkelanjutan Indonesia dan komitmennya terhadap SDGs dan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim (COP21).