Jakarta, 8 November 2022—Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai potensi besar di sektor tenaga kerja untuk bidang kelautan dan perikanan, baik untuk domestik maupun internasional. Jumlah pelaut Indonesia Indonesia saat ini mencapai 1.198.476. Dari jumlah tersebut, devisa negara dari gaji pelaut mencapai sekitar Rp 151 triliun per tahun.
Besarnya potensi dan kontribusi sektor ini bagi ekonomi nasional, perlu diimbangi dengan perlindungan atas keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja di sektor ini. Penguatan upaya perlindungan tersebut selain akan memberikan dampak positif secara ekonomi, juga dapat menjawab masalah kemanusiaan yang kerap dialami tenaga kerja di atas kapal perikanan.
Demikian diungkapkan Direktur Safeguarding Against and Addressing Fishers’ Exploitation at Sea (SAFE Seas) project Nono Sumarsono, dalam acara penutupan Proyek SAFE Seas di Gedung Bidakara, Jakarta, Selasa (8/11/2022). SAFE Seas di Indonesia diimplementasikan oleh Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) sejak tahun 2018 dan berakhir pada November 2022 ini.
Nono mengungkapkan, perbudakan, eksploitasi, dan perdagangan manusia kerap dialami oleh para tenaga kerja di sektor ini. Sementara antuasiasme masyarakat untuk bekerja di sektor ini tak pernah surut. Setiap tahun, lebih dari 5.000 tenaga kerja baru bekerja di sektor kelautan.
Oleh karena itu, sejak tahun 2018, Plan Indonesia melalui proyek SAFE Seas hadir. Salah satu upaya yang kami tempuh adalah melalui pendirian Fisher Center di Tegal dan Bitung. Fisher Center menjadi pusat informasi, pengetahuan, pelaporan, sekaligus pemberdayaan potensi masyarakat di sektor perikanan.
“Selain itu, SAFE Seas Indonesia berhasil memprakarsai forum multi-lembaga untuk mempromosikan perlindungan tenaga kerja nelayan di tingkat nasional dan di Sulawesi Utara,” ujar Nono.
Proyek ini juga berkontribusi terhadap penyusunan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Pelaut dan Pekerja Ikan tahun 2021 – 2024. Hal ini merupakan pencapaian yang signifikan. Untuk mengatasi eksploitasi tenaga kerja nelayan di kapal berbendera domestik dan asing, SAFE Seas menugaskan studi Pemetaan Rantai Pasokan untuk awak kapal penangkap ikan di kapal berbendera Indonesia dan asing.
“Kami juga berupaya mencegah eksploitasi tenaga kerja dan mempromosikan hak-hak nelayan melalui kesadaran yang luas dan untuk meningkatkan akses nelayan ke pelaporan keluhan. Proyek ini mencapai momentum yang cukup besar dalam dua tahun terakhir, mempromosikan kesadaran akan hak-hak nelayan, terutama di kalangan masyarakat nelayan itu sendiri di Bitung di Sulawesi Utara dan Kabupaten Tegal di Jawa Tengah,” kata Nono.
Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Plan International Stephen Omollo, mengatakan, segala upaya yang telah dilakukan Plan Indonesia melalui program SAFE Seas ini diharapkan dapat berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, terutama pemerintah, agar menindaklanjut program ini.
“Proyek SAFE Seas ini bukan hanya memberikan perlindungan terhada kehidupan manusia di sektor kelautan, tetapi juga memberikan manfaat lain yang tak kalah penting, yaitu turut memperkuat peran perempuan dalam sektor perikanan. Hal ini yang juga perlu ditindaklanjuti setelah proyek ini selesai,” ujar Omollo dalam sambutannya.
Sementara itu, Asisten Deputi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Nurhayadi, mengapresiasi pendirian fisher center oleh SAFE Seas sebagai salah satu upaya melawan Pratik eksploitasi tenaga kerja di atas kapal perikanan. Banyak kasus yang sudah diselesaikan melalui mekanisme fisher center, karena anak buah kapal (AKP) menjadi lebih proaktif dan berani untuk melapor.
“Kami berterima kasih dengan dukungan Plan International selama ini. Kami berharap pengalaman dan jaringan Plan International yang luas turut mendorong upaya pencegahan eksploitasi negara kerja di atas kapal perikanan ke depan,” tandas Nurhayadi.
Tentang Plan International dan Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia)
Plan International adalah organisasi pembangunan dan kemanusiaan independen yang bertujuan memajukan hak-hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan. Kami telah membangun kemitraan kuat untuk anak-anak selama lebih dari 80 tahun dan sekarang aktif di lebih dari 75 negara. Plan International telah bekerja di Indonesia sejak tahun 1969 dan resmi menjadi Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) pada tahun 2017, dengan fokus memperjuangkan pemenuhan hak anak dan kesetaraan perempuan.
Contact Person:
Muhamad Burhanudin,
Media and Communication Manager Plan Indonesia
Mobile: 085-692-441-525; Email: muhamad.burhanudin@plan-international.org
