Profil Organisasi

Fasli Jalal adalah Wakil Menteri Pendidikan untuk periode 2010 hingga 2011.  Setelah itu ia ditunjuk untuk memimpin Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2013. Ia juga menulis dan menyunting beberapa buku dan artikel ilmiah. Salah satu karyanya adalah Strategi Pemberantasan Kemiskinan Berbasis Peningkatan Kapasitas Keluarga Miskin.

Fasli kini terlibat dan menjadi salah satu inisiator Kawal Pendidikan, sebuah gerakan sipil yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Beliau telah menerima Work of Excellence Award dari Bank Dunia pada tahun 2011, serta Satyalancana Wira Karya dan Satyalancana Wira Setia Award dari pemerintah Indonesia pada tahun 1996 dan 1997.

Pensiun dari ADB pada Mei 2014 setelah lebih dari 18 tahun bertugas. Dalam tugas terakhirnya, ia mempelopori keterlibatan kembali ADB dengan Gubernur Myanmar, sebagai perwakilan pertamanya dan mendirikan misi residen pertama ADB di Myanmar.  Sebelum di Myanmar, ia menjabat sebagai Country Director ADB di Kamboja dan Deputy Country Director di Vietnam dan Bangladesh. Tugas sebelumnya termasuk merumuskan dan memantau implementasi strategi negara ADB dan program bantuan di Kazakhstan dan Turkmenistan. Dia bertugas di departemen lain di ADB HQ di Manila, dalam pengadaan kelembagaan dan layanan administrasi, dan anggaran departemen internal dan manajemen personalia. Sebelum bergabung dengan ADB, ia bertugas selama 9 tahun di UNDP baik di kantor lapangan Bangladesh maupun Indonesia, dan di kantor pusat New York dengan tanggung jawab mulai dari perencanaan dan pelaksanaan bantuan teknis dalam kerja sama regional, infrastruktur transportasi dan energi, pembangunan perkotaan dan sektor tata kelola, hingga pemantauan program dan mengepalai bagian keuangan dan administrasi dari salah satu kantor lapangan terbesar UNDP. Setelah 5 tahun pengalaman profesional sebagai arsitek di Amerika Serikat, ia kembali ke Indonesia pada tahun 1982 di mana ia terlibat dalam perencanaan sebuah kota baru di sebuah pulau yang berdekatan dengan Singapura, meningkatkan praktik manajemen di sebuah arsitektur nasional yang mapan dan perusahaan konsultan teknik.  Sejak pensiun, ia telah melakukan tugas konsultasi singkat sebagai penasihat pengembang real estat lokal yang berbasis di Mandalay, Myanmar pada pertengahan hingga akhir 2014 dan pada tahun 2016 sebagai pemimpin tim/spesialis kerja sama regional untuk proyek bantuan teknis yang dibiayai ADB untuk mempersiapkan proyek MFF yang kompleks di Daerah Otonomi Guangxi Zhuang Republik Rakyat Tiongkok. Sejak Maret 2019, ia terlibat sebagai ketua tim konsultan yang menyiapkan proposal proyek ADB untuk PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk membangun mekanisme pembiayaan hijau guna mengkatalisasi sumber daya sektor swasta guna membantu memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur berkelanjutan Indonesia dan komitmennya terhadap SDGs dan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim (COP21).

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi (kemudian dikenal sebagai Gusti Kanjeng Ratu Pembayun) adalah anak pertama dan putri Sultan Hamengku Buwono X dari Yogyakarta dan permaisurinya, Ratu Hemas. Pada 5 Mei 2015, ia dinobatkan sebagai Putri Mahkota oleh ayahnya.

GKR Mangkubumi adalah seorang aktivis di bidang sosial terutama dalam bidang konservasi dan gerakan untuk pendidikan kaum muda. Selain terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, Putri Mangkubumi juga menjabat di beberapa posisi di sejumlah sektor perusahaan.

Baru-baru ini, GKR Mangkubumi menerima gelar doktor terhormat dari Northern Illinois University.

Bhagyashri memimpin Global Hub  di Kawasan Asia Pasifik dan fungsi global baru Kebijakan dan Praktik. Bhagyashri telah mendorong transformasi ke depan di kawasan ini, mendefinisikan kembali proposisi nilai dan strateginya.

Bhagyashri mencintai Plan International. Dia telah bergabung dengan Plan International selama lebih dari 30 tahun. Sebelum mengambil perannya saat ini, Bhagyashri adalah Direktur Eksekutif Plan India, posisi yang telah dipegangnya sejak 2004. Dia secara signifikan menumbuhkan jangkauan, skala, dan dampak Plan India pada anak perempuan.  Sebelum bergabung dengan Plan India, ia mengarahkan inisiatif advokasi tingkat nasional yang mencakup lebih dari 500 organisasi dan jaringan aktif kaum muda dari seluruh India untuk berhasil mempengaruhi kebijakan kesehatan nasional untuk memiliki layanan kesehatan dan hak seksual dan reproduksi yang ramah remaja.

Bhagyashri memulai karirnya sebagai pekerja sosial untuk Community Aid and Sponsorship Programme (CASP), bekerja di beberapa komunitas paling kurang mampu di daerah kumuh terbesar di Delhi. Beliau menjadi Direktur Eksekutif bersama CASP sebelum bergabung dengan Plan International.

Dr Kus adalah seorang dokter medis dengan spesialisasi dalam Patologi Anatomi/Bedah. Dia memiliki sekitar 40 tahun pengalaman kerja yang beragam dengan lembaga multilateral, pemerintah, LSM, dan sektor swasta. Selama 15 tahun, sampai ia pensiun pada usia 60, ia adalah staf internasional di Kantor Pusat Bank Pembangunan Asia (ADB) di Manila, sebagai Spesialis Kesehatan, Spesialis LSM, dan Spesialis Evaluasi Utama.Setelah pensiun, dia adalah konsultan internasional, dan saat ini sedang mengevaluasi proyek Bantuan Teknis untuk Intervensi Satu Kesehatan di Asia dan Pasifik. Dia juga salah satu pendiri South East Asia (SEA) Junction. Sebelum bekerja di ADB, beliau adalah (i) Dokter/Ahli Patologi, sebagai Kepala Divisi Imunopatologi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto; (ii) Direktur Eksekutif Indonesian Planned Parenthood Association;  (iii) Wakil Ketua Forum LSM Indonesia-Kanada; (iv) Penasihat kementerian dan lembaga di berbagai negara untuk Kesehatan, program kependudukan, pengurangan kemiskinan, perlindungan sosial, dan gizi; (v) Koordinator Proyek Khusus di ICOMP di Kuala Lumpur untuk meningkatkan kualitas Perawatan Kesehatan Primer di negara-negara berkembang; (vi) Konsultan Bank Dunia tentang pengembangan dan reformasi sumber daya manusia Kementerian Kesehatan Indonesia; (vii) Konsultan IPPF untuk Kesehatan Reproduksi dan Perempuan dalam Pembangunan di Vietnam; (viii) Penasihat Hellen Keller International dan Marie Stoppes Foundation; dan (ix) lainnya.

Mantan Sekretaris Kesehatan, Pemerintah India, J.V.R. Prasada Rao bekerja secara ekstensif di sektor kesehatan selama dan setelah pensiun dari Pemerintah pada tahun 2004. Dia diangkat sebagai Direktur Organisasi Pengendalian AIDS Nasional (NACO) dan Sekretaris Tambahan di Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga pada tahun 1997 untuk mengendalikan epidemi AIDS. Selama lima tahun berikutnya, Prasada Rao memimpin organisasi dalam respons yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan keterlibatan multi pemangku kepentingan. Dari tahun 2002 hingga 2004 ia menjabat sebagai Sekretaris di Kementerian Kesehatan & FW dan berperan penting dalam mengeluarkan kebijakan kesehatan nasional dan kebijakan pengendalian AIDS nasional pada tahun 2002.

Prasada Rao bekerja sebagai Direktur Regional UNAIDS, program gabungan PBB untuk pengendalian AIDS pada bulan Desember 2004. Selama lima tahun itu ia memimpin tanggapan PBB terhadap AIDS di negara-negara Asia Pasifik menggunakan pengalamannya dari program nasional India, yang terbesar di kawasan ini. Dia memprakarsai dua komisi independen tentang AIDS untuk secara kritis melihat dinamika epidemi dan implikasi sosial ekonominya terhadap wilayah tersebut. Dia memprakarsai beberapa langkah desentralisasi kerja ke negara-negara dan mobilisasi sumber daya untuk program-program.

Sekembalinya dari Bangkok, Prasada Rao ditunjuk sebagai Utusan Khusus AIDS untuk kawasan Asia Pasifik oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon. Dia berinteraksi erat dengan para pemimpin politik termasuk Presiden dan Perdana Menteri negara-negara di kawasan itu untuk memprioritaskan pengendalian AIDS dalam rencana dan strategi nasional.  Dia memfasilitasi diskusi tentang dimasukkannya eliminasi AIDS sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) untuk tahun 2030 yang akhirnya diadopsi dalam deklarasi UNGA tentang SDGs pada tahun 2015.Dia juga berfungsi sebagai Sekretaris Komisaris Komisi Global tentang HIV dan Hukum yang diprakarsai oleh UNDP.

Nita Ruslim memiliki karier yang panjang sebagai Auditor. Ia bergabung dengan PwC Indonesia pada September 1991 sebagai Junior Auditor. Pada  1993 sampai 1995, ia diperbantukan di PwC Australia, Kantor Sydney, sebagai Auditor Senior. Tugas utamanya yakni merencanakan, mengawasi, dan melaksanakan audit atas laporan keuangan, sesuai dengan standar audit dan akuntansi yang berlaku di masing-masing negara.

Sekembalinya Nita ke PwC Indonesia pada 1995, ia menjabat sebagai Asisten Manajer Audit. Pada 2005, Nita diterima sebagai Partner hingga pensiun dini pada akhir Agustus 2020.

Sarjunani adalah seorang profesional perencana pengembangan sumber daya manusia yang berdedikasi, dan bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, dalam merumuskan kebijakan dan perencanaan program pemerintah tahunan.

Sarjunani juga berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif secara inklusif, dengan kebijakan afirmasi bagi perempuan, anak perempuan, masyarakat miskin, dan penyandang disabilitas.

Sarjunani menjabat sebagai Deputi Menteri Sumber Daya Manusia selama hampir 9 tahun (Januari 2007-Oktober 2015), di mana beliau berhasil mengkoordinasikan kementerian dan lembaga pemerintah yang menjadi mitranya, dengan kepemimpinan dan manajemen yang kuat dan strategis untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pengembangan sumber daya manusia diimplementasikan sesuai dengan rencana nasional.

Dalam menjalankan perannya sebagai Wakil Menteri, Sarjunani juga bekerja sama dengan mitra pembangunan bilateral dan multilateral, akademisi, dan LSM untuk memastikan kolaborasi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, serta menjadi focal point pemberdayaan gender, hak anak, dan masalah kependudukan yang setiap tahun melaporkan kepada PBB, tentang status anak dan ibu, pemberdayaan perempuan, an pengarusutamaan gender, serta keluarga berencana termasuk kehamilan remaja.

Sarjunani juga menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Nasional MDGs dan bertanggung jawab langsung untuk mencapai target MDGs pada tahun 2015. Pada tahun 2011 hingga 2016, Sekretaris Jenderal PBB menunjuk beliau secara langsung sebagai salah satu dari 25 anggota Scaling Up Nutrition Movement Lead Group untuk mengkoordinasikan 55 negara yang terlibat dalam gerakan global untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting dan memperkenalkan intervensi multisektoral Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk mencegah stunting pada balita.

Sejak tahun 2016-2021, Sarjunani juga menjabat sebagai Koordinator Tenaga Ahli Nasional Sekretariat SDGs Nasional yang ditugaskan oleh Presiden RI untuk berkantor di Bappenas, dengan semangat, kepemimpinan dan manajemen yang lincah, beliau memfasilitasi pembentukan Sekretariat Nasional dan berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait, semua pemerintah daerah, universitas dengan Pusat SDGs mereka, LSM dan sektor swasta untuk mengarusutamakan SDGs secara inklusif dalam rencana mereka dan membina keterlibatan LSM, sektor swasta, termasuk sektor keuangan yang berkelanjutan, untuk mencapai semua target SDGs secara inklusif pada tahun 2030.

Dengan pengalamannya yang panjang sebagai perencana pembangunan nasional dan minatnya dalam pengembangan sumber daya manusia, pada tahun 2022, ia membantu Bappenas untuk merumuskan rencana jangka panjang transformasi sumber daya manusia yang produktif sebagai fondasi untuk menjadi salah satu negara berpenghasilan tinggi saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya pada tahun 2045.

Selain itu, Sarjunani telah terlibat dalam berbagai organisasi, antara lain sebagai anggota dewan National Science Fund Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak tahun 2016, Ikatan Ahli Kependudukan Indonesia (2014-2017), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (2014-2019), Pusat Kajian dan Advokasi untuk Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Universitas Indonesia (2018-2021), serta salah satu pendiri Institut Gizi Indonesia dan Koalisi Indonesia untuk Fortifikasi.

Sarjunani juga seorang analis, penulis, dan editor utama berbagai laporan tentang pendidikan, gender, gizi termasuk stunting pada balita, perkembangan anak usia dini, MDGs, dan SDGs. Beliau meraih gelar Master Sosiologi dari Duke University, Amerika Serikat dan mengikuti berbagai pelatihan kepemimpinan dan manajemen di Amerika Serikat, Australia, Thailand, Belanda, Jerman, dan Singapura.