Policy Brief – Strategi Percepatan Pelaksanaan Peraturan Daerah Pencegahan Perkawinan Anak: Inovasi dan Pembelajaran dari Provinsi Nusa Tenggara Barat

Angka perkawinan anak di Provinsi NTB pada masa pandemik COVID-19 terus mengalami peningkatan yang sangat berarti. Pada kurun waktu Januari – Februari 2021. Laju kenaikan angka/kasus perkawinan anak pada usia SMA telah mencapai 400 persen atau sekitar 800 kasus. Selain itu, angka permohonan dispensasi perkawinan usia anak terus mengalami peningkatan dari sekitar 200-an kasus menjadi 600-an kasus dalam beberapa bulan terakhir. Situasi ini yang kemudian melatarbelakangi sekaligus mendorong DPRD Provinsi NTB untuk melakukan inisiatif penyusunan Perda PPA.

Policy brief ini membahas tentang inisiatif kebijakan pencegahan perkawinan anak (PPA) yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebagai respons pemerintah daerah atas tingginya angka perkawinan anak, maka pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi NTB pada bulan Januari 2021 telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Dengan disahkannya Perda PPA tersebut, menjadikan Provinsi NTB sebagai Provinsi pertama di Indonesia yang memiliki payung kebijakan dan hukum terkait pencegahan perkawinan anak. Perda ini dalam pelaksanaannya akan bertumpu pada 4 (empat) pilar sinergitas yakni pelibatan anak, orang tua/keluarga, pemerintah daerah, dan masyarakat.