Policy Brief – Strategi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak: Kajian Pasca Revisi UU Nomor 16/2019 tentang Perkawinan

Policy Brief ini membahas tentang situasi perkawinan usia anak di Indonesia pasca revisi UU 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, termasuk implementasi peraturan turunan UU seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Policy Brief mengulas berbagai penyebab perkawinan usia anak, tren kenaikan angka dispensasi kawin, serta berbagai modus pelaksanaan perkawinan usia anak berdasarkan temuan riset Plan Indonesia dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Policy Brief ini memaparkan rekomendasi strategi pencegahan perkawinan usia anak melalui akselerasi implementasi kebijakan kepada pemilik otoritas baik penyusun atau pelaksana kebijakan di tingkat nasional maupun daerah.

Indonesia sudah menghadapi masalah serius terkait perkawinan usia anak. Perkawinan usia anak diketahui menjadi sebab dan akibat dari berbagai permasalahan pembangunan di Indonesia, termasuk yang terkait dengan upaya pembangunan kualitas manusia Indonesia. Data yang dirilis Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS, 2018) mencatat terdapat 1,2 juta kejadian perkawinan usia anak di Indonesia. Angka yang cukup tinggi sekaligus memperkuat fakta bahwa anak perempuan lebih berisiko dan terdampak dalam praktik perkawinan usia anak. Data tersebut menemukan fakta sekitar 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun telah menikah saat usia anak (sebelum usia 18 tahun). Hal tersebut bertolak belakang dengan laki-laki yang tercatat hanya 1 dari 100 laki-laki berumur 20 – 24 yang menikah sebelum usia 18 tahun.

Mandat konstitusi untuk pencegahan perkawinan usia anak di Indonesia menemui lompatan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang Undang ini menjadi harapan terkait berbagai upaya pencegahan atau penghapusan perkawinan usia anak di Indonesia. Perubahan mendasar regulasi ini yakni adanya perubahan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk kedua calon mempelai. Sebelum UU ini direvisi batas usia minimal pengantin perempuan adalah 16 tahun dan pengantin laki-laki 19 tahun. Selain diskriminatif, UU yang lama telah menempatkan anak perempuan sebagai korban utama praktik perkawinan usia anak.

Pencegahan perkawinan usia anak menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Dalam RPJMN disebutkan secara spesifik target penurunan angka perkawinan usia anak dari 11,21% pada tahun 2018 menjadi 8,74% pada akhir tahun 2024. Komitmen tersebut diikuti dengan penyusunan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) oleh BAPPENAS yang memuat strategi kebijakan dan program/kegiatan untuk menurunkan angka perkawinan usia anak.

Plan Indonesia bersama Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI) melakukan kajian tentang Praktik Perkawinan Anak Setelah Pengesahan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan untuk menganalisis praktik perkawinan usia anak terkini di 7 kabupaten/kota. Kajian tersebut menemukan sembilan faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anak yaitu ekonomi, sosial budaya, agama, kesehatan, pendidikan, pola asuh keluarga, dan lain sebagainya. Faktor sosial yang banyak mempengaruhi perkawinan usia anak seperti perilaku berisiko, kekerasan seksual, mengikuti teman yang telah menikah, keinginan orang tua untuk segera mendapatkan cucu, kawin lari karena tidak mendapatkan restu orang tua, dan sebagainya. Faktor kesehatan, seperti terjadinya kehamilan tidak diinginkan (KTD) turut menjadi penyebab perkawinan usia anak. Penggunaan teknologi informasi, seperti kemudahan akses ke media sosial dan konten digital tanpa diimbangi dengan kemampuan literasi digital, juga mempengaruhi adanya perkawinan usia anak.

Baca laporan Policy Brief ini selengkapnya melalui tautan berikut