Jakarta, 31 Mei 2022 – Setelah bekerja selama 52 tahun bagi pemenuhan hak anak di Indonesia, Selasa (31/05), Plan International Indonesia (PII) resmi melakukan serah terima kepada Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia). Dengan serah terima ini, Plan Indonesia akan berupaya memperkuat misi dan capaian-capaian yang telah dirintis dan diupayakan PII dalam pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan di Indonesia sejak tahun 1969.
Acara serah terima yang digelar di Hotel JS Luwansa, Jakarta, hari ini, melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), beberapa kementerian lain yang menjadi mitra Plan Indonesia, serta Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Jeneponte, Sulawesi Selatan.
Dini Widiastuti, Direktur Eksekutif Plan Indonesia mengungkapkan, selama 52 tahun, PII telah banyak berkontribusi terhadap pembangunan sosial ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah yang menjadi lokasi program-program dan kegiatan dari PII dijalankan. Jutaan anak dari keluarga miskin di 28 kabupaten/kota pada 12 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Bali, telah menerima manfaat dari program-program PII.
“Tentunya, ke depan berbagai legasi dari Plan International Indonesia akan diteruskan oleh Plan Indonesia, terutama untuk memenuhi hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan di Indonesia, program pencegahan stunting, green economy, dan mendorong peran kaum muda dalam isu krisis iklim,” ujar Dini.
Syamsu Salewangang, Plan International Indonesia Respresentative mengungkapkan, selama 52 tahun bekerja di Indonesia, PII berupaya mengedepankan dampak berkelanjutan dari program-program yang dijalankan.
“Dampak ini dilihat dari sumber daya manusia yang aktif menjadi penggerak pembangunan di wilayahnya dan munculnya lembaga-lembaga sosial berbasis masyarakat yang mengupayakan penguatan hak anak dan kesetaraan anak perempuan,” ungkap Syamsu. Ia melanjutkan, “Kami berterima kasih kepada seluruh mitra pemerintah, swasta, dan organisasi, yang telah memungkinkan kami memperjuangkan hak anak selama periode ini.”
Selama bekerja di Indonesia, PII berfokus pada program perlindungan dan partisipasi anak dan kaum muda, pendidikan anak usia dini berbasis masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak (balita), pemberdayaan ekonomi anak muda, sanitasi dan air bersih, serta kesiapsiagaan bencana dan perubahan iklim. Plan Indonesia akan melanjutkan dan memperkuat implementasi program-program tersebut. Dengan beralihnya PII ke Plan Indonesia, Plan Indonesia juga akan memiliki keleluasaan untuk memobilisasi sumber daya di tingkat lokal dengan lebih baik. Selain itu, Plan Indonesia juga menjadi lebih fleksibel dalam mendorong perubahan kebijakan di tingkat nasional dan lokal.
Berbagai pencapaian PII tidak lepas dari kerja sama dengan para mitranya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, PII memberikan penghargaan kepada beberapa mitra dan tokoh yang berkomitmen dan berkolaborasi bersama PII untuk pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan. Pihak yang menerima penghargaan dari PII antara lain Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Lembata, serta dua anak penggerak di komunitasnya.
Kontribusi terhadap pembangunan
Sementara itu, Dr. Drs. H. Suhajar Diantoro, M.Si., Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang turut hadir dalam seremoni ini menyampaikan apresiasinya untuk PII yang selama bertahun-tahun menjadi mitra Kemendagri. “PII memiliki peran sebagai komplementer untuk membangun masyarakat Indonesia secara komprehensif dan menyuluruh. PII melalui misi-misinya berkontribusi pada misi dan fungsi pemerintah, karena pembangunan masyarakat adalah membangun masyarakat menuju lahirnya masyarakat pembangunan, yaitu masyarakat mandiri,” ujar Suhajar.
Di tempat yang sama, H Fauzan Khalid, Bupati Lombok Barat, salah satu wilayah lokasi implementasi program-program PII menyampaikan, banyak perubahan yang terjadi sejak PII bekerja di Kabupaten Lombok Barat, salah satunya adalah upaya terkait perlindungan anak, pencegahan dan pengurangan perkawinan usia anak, yang merupakan salah satu masalah krusial yang dihadapi kabupaten ini.
“Sejak PII bekerja di Kabupaten Lombok Barat, kekerasan terhadap anak dan angka usia perkawinan anak menurun sebesar 40%. PII memotivasi kami untuk menindaklanjuti praktik baik PII dalam bentuk kebijakan seperti peraturan daerah, peraturan gubernur, dan surat daerah, serta mendorong berbagai gerakan aksi,” imbuhnya.
Nihria, perwakilan KPAD Lombok Barat mengungkapkan, pada awalnya, masih banyak kaum muda belum berani berbicara dan melawan praktik perkawinan anak yang terjadi di Lombok Barat. “Namun, setelah Plan Indonesia menginisiasi KPAD dan saya bergabung di dalamnya, saya sangat senang diberi kesempatan menyuarakan dan melawan perkawinan dan kekerasan terhadap anak. Saya berharap, kaum muda di bawah Plan Indonesia dapat terus bersuara terhadap isu-isu kekerasan anak yang dialami desanya masing-masing,” paparnya.
Hadir di seremoni ini juga, Maria Yumetri Omenu, Petani Millennial dan Penerima Penghargaan Bidang Pelopor Perubahan Kaum Muda PII juga menambahkan bahwa “PII sangat banyak berkontribusi khususnya kaum muda yang awalnya tidak pernah tahu tentang masa depan pekerjaan yang ditekuni. Dengan motivasi PII, sekarang kami sudah bisa mengembangkan pertanian yang potensinya banyak di daerah kami. Semoga banyak kaum muda menjadi penerus generasi petani di Indonesia.”
