Siaran Pers
Jakarta, 10 Desember 2019 – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani yang diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengisyaratkan bahwa negara kehilangan potensi terbesarnya jika gagal memberdayakan perempuan termasuk anak perempuan. Hal ini disampaikan dalam pidato pembukaan Summit on Girls 2019 yang diselenggarakan Plan Indonesia di Balai Kartini, Jakarta. Forumyang mengusung tema Getting Equal: Let’s Invest in Girls! ini mendiskusikan pentingnya investasi untuk anak dan kaum muda perempuan selain untuk membangun kesetaraan gender, juga untuk pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.
“Terdapat stereotyping mengenai keterlibatan perempuan di berbagai hal yang sering tidak dianggap sebagai core. Kampanye Getting Equal: Let’s invest in Girls ini baik untuk digaungkan kepada seluruh pembuat kebijakan dari seluruh kementerian, para pemerhati pembangunan dan seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Suahasil Nazara.
Dilaporkan, kesetaraan gender dapat meningkatkan potensi produk domestik bruto (PDB). Di Indonesia, PDB tahunan berpotensi meningkat hingga 135 miliar USD pada 2025 dengan tercapainya kesetaraan gender (McKinsey, 2018). Namun saat ini, Indonesia berada di peringkat 116 dari 189 negara dalam Gender Inequality Index UNDP. Peringkat ini lebih rendah dari negara tetangga seperti Singapura, Filipina, dan Thailand. Tiga indikator dalam indeks ini termasuk pembangunan SDM, pemberdayaan perempuan, dan partisipasi dalam lapangan pekerjaan formal.
Dini Widiastuti, Direktur Eksekutif Plan Indonesia menekankan perlu perbaikan dan langkah positif yang dijalankan oleh semua pihak. Ia mengapresiasi kebijakan positif seperti perubahan batas usia perkawinan untuk anak perempuan menjadi 19 tahun yang dapat berdampak besar bagi kesetaraan gender dan pembangunan SDM. “Momentum ini dapat digunakan untuk mendorong upaya yang lebih kuat lagi untuk memajukan potensi perempuan Indonesia. Investasi terhadap SDM Indonesia, utamanya perempuan harus dimulai dari investasi pada anak perempuan, termasuk pada saat mereka remaja,” tegas Dini.
“Dengan melibatkan semakin banyak perempuan di berbagai bidang, Indonesia akan semakin maju dan sama dengan negara-negara maju lainnya. Inilah peran kita bersama, pemangku kepentingan, lembaga dan seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan hal tersebut,” terang Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diwakili oleh Deputi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ghafur Dharmaputra.
Saat ini, anak dan kaum muda perempuan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun politik. Perkawinan terjadi pada 1 dari 7 anak perempuan berusia di bawah 18 tahun di Indonesia (Plan International, 2018) yang artinya juga mengganggu kegiatan bersekolah. Selain itu, 47,4% dari 1.000 perempuan berusia 15-19 tahun mengalami kehamilan tidak terencana karena aktivitas seksual yang tidak aman (UNDP, 2017). Di dunia kerja formal, tingkat partisipasi perempuan tidak sebesar laki-laki, yaitu 55,5%, disbanding 83,18% (BPS, 2019). Partisipasi perempuan di politik pun tidak sebanding dengan laki-laki. Hanya ada 20.5% wakil perempuan di parlemen (DPR, 2019) dan 6% kepala daerah yang merupakan perempuan.
Berbagai tantangan dan rekomendasi diperbicangkan dalam forum satu hari ini yang melibatkan sekitar 500 peserta dan lebih dari 40 pembicara yang termasuk anak dan kaum muda, serta 14 mitra institusi. Terdapat enam topik pilihan diskusi, yaitu perempuan muda di bidang politik, sains dan teknologi, dunia kerja, dunia digital, industri kreatif dan media, serta perubahan iklim.
Summit on Girls 2019 juga dihadiri oleh Nahar – Deputi Perlindungan Anak yang mewakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dr. Ir. Subandi, M. Sc – Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat & Kebudayaan BAPPENAS, Fauziah – Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Kepelatihan yang mewakili Menteri Tenaga Kerja, dan Sumiyati – Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Beberapa pembicara utama yang terlibat diantaranya Prof. DR. Fasli Jalal – Dewan Pembina Yayasan Plan International Indonesia; H.E. Cameron MacKay – Duta Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor Leste; Suci Apriani – Ketua Kelompok Perlindungan Anak Desa dari Lombok Barat; Hannah Al-Rashid aktor dan aktivis kesetaraan gender; serta Suzy Hutomo pendiri dan Chairperson Body Shop Indonesia.
———- SELESAI ———-
Untuk Informasi lebih lanjut, hubungi:
Ayu Windiyaningrum
Communications Manager
Tel: +62-21-5221580
Email: ayu.windiyaningrum@plan-international.org
Sekilas Yayasan Plan International Indonesia
Plan International bekerja di Indonesia sejak 2 September 1969, berdasarkan Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Republik Indonesia. Pada 15 Juni 2017, Yayasan Plan International Indonesia telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Yayasan Plan International Indonesia didirikan untuk menjangkau lebih banyak anak dan anak perempuan di Indonesia, dan memberikan dampak pembangunan berkelanjutan melalui kemitraan jangka panjang dan penggalangan sumber daya yang lebih luas.
