Sukabumi, 25 September 2024 – Provinsi Jawa Barat masih menghadapi tantangan perkawinan anak, meskipun prevalensinya telah menurun menjadi 6,79% pada tahun 2023. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai pihak, termasuk Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) dan pemerintah Kabupaten Sukabumi, telah melakukan upaya pencegahan melalui penerapan peraturan daerah, kampanye stop perkawinan anak, serta penguatan kapasitas anak, orang tua, tenaga pendidik, dan tokoh agama serta adat.
Program GEMA CITA (Generasi Emas Bangsa Bebas Perkawinan Usia Anak) menjadi upaya Plan Indonesia selama tiga tahun terakhir untuk mencegah perkawinan anak yang dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk pendidik sebaya, pihak sekolah, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dan tim Sekolah Ramah Anak (SRA).
Untuk menutup program GEMA CITA di Kabupaten Sukabumi, hari ini (25/09) di Aula PKK Pendopo Bupati Sukabumi, seluruh pemangku kepentingan yang telah terlibat dalam program ini berkumpul dalam lokakarya “Pembelajaran Perjalanan Program GEMA CITA – Praktik Baik dan Tantangan”.
Ade Suryaman S.H. M.M., Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, mewakili Drs. H. Marwan Hamami, M.M., Bupati Sukabumi, membuka acara dengan menyampaikan apresiasinya terhadap kerja baik Plan Indonesia yang dilakukan selama tiga tahun untuk mencegah perkawinan anak di Kabupaten Sukabumi.
“Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah perkawinan anak seperti Pergub 18/2021. Pemerintah daerah tentunya tidak bisa berdiri sendiri. Hal ini juga mengingat bahwa Kabupaten Sukabumi memiliki banyak generasi muda dan membutuhkan dukungan dari berbagai mitra. Kami mengapresiasi program Gema Cita yang berhasil menjangkau total partisipan sebanyak 1.153. Ke depannya saya berharap semoga tidak ada lagi perkawinan anak,” ucap Ade.
Kolaborasi Demi Pencegahan Perkawinan Anak
Dalam sambutannya, Nazla Mariza, Influencing and Programme Implementation Director Plan Indonesia menyampaikan apresiasi kepada berbagai mitra yang berhasil menurunkan angka perkawinan anak di Sukabumi di bawah target RPJMN.
“Kami mengapresiasi pemerintah Kabupaten Sukabumi atas berbagai upaya seperti Stranas PPA, masuknya kesejahteraan anak dalam RPJMD, dan pembentukan Satgas. Melalui Gema Cita, kami hadir untuk mendorong kolaborasi dan peningkatan kapasitas peer educator, serta penguatan PATBM dan SRA yang bahkan telah direplikasi. Kami senang program kami telah menjadi upaya yang berkelanjutan. Ini adalah modal awal, dan kami berharap kapasitas yang sudah ada dapat terus berkembang dan mendapatkan dukungan yang bermakna dan berarti,” ungkap Nazla.
GEMA CITA telah berhasil mendampingi 222 pendidik sebaya yang keberlanjutannya terlihat dengan komitmen sekolah untuk meneruskan upaya baik ini. Bahkan dua sekolah melatih pendidik sebaya baru selain yang dilatih Plan Indonesia, masing-masing berjumlah 31 dan 35.
Sebagai bagian dari program ini, berbagai upaya advokasi juga telah dilakukan oleh 20 advokat muda GEMA CITA untuk mendorong Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Bupati) menandatangani revisi Peraturan Bupati (Perbup) Pencegahan Perkawinan Anak (PPA) dengan memasukkan Rencana Aksi Daerah (RAD) PPA dan Mekanisme Alur Pelaporan dan Penanganan Kasus serta Surat Keputusan Tim Satuan Tugas (Satgas) PPA.
Elis Saja’ah Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Sukabumi, menjelaskan bahwa kehadiran program GEMA CITA pada tahun 2022 telah berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran masyarakat akan pencegahan perkawinan anak serta penanganannya yang lebih efektif di Kabupaten Sukabumi.
“Selain mekanisme alur pelaporan dan penanganan kasus, GEMA CITA telah memperkuat PATBM dan tim SRA yang juga menjadi garda terdepan dalam pencegahan perkawinan anak. Selain itu, dukungan dana juga diperlukan untuk keberlanjutan upaya baik ini,” tambah Elis.
Hal ini disambut oleh Reni dari PATBM Warungkiara yang menyatakan bahwa PATBM Desa Warungkiara dan PATBM Desa Sukaraja mendapatkan dukungan anggaran dari Dana Desa, masing-masing 10 juta rupiah setahun dan 17 juta rupiah setahun setelah adanya advokasi dari GEMA CITA.
Rati Handayani, Perencana Ahli Pertama Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga (KPAPO) Bappenas yang turut hadir dalam lokakarya ini juga menyampaikan yang telah dilakukan oleh Bappenas untuk pencegahan perkawinan anak.
“Bappenas sudah memasukkan pencegahan perkawinan anak di Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sebagai prioritas dan rancangan RPJMN 2025-2029 diisi dengan visi dan misi presiden terpilih,”
Anak dan Kaum Muda: Garda Terdepan dalam Pencegahan Perkawinan Anak
Program Gema Cita menjadi pembelajaran bahwa pelibatan kaum muda serta upaya advokasi bersama telah menghasilkan berbagai perubahan positif dan akhirnya mencapai tujuan untuk menghapus perkawinan anak di Indonesia.
Harfi, salah satu pendidik sebaya dan Advokat Muda GEMA CITA, mengutarakan bahwa penting untuk kaum muda agar dilibatkan dalam program-program terutama berkaitan dengan pencegahan perkawinan anak dan lainnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.
“Dengan dilibatkan, kami jadi lebih memahami akar masalah dan jalan keluarnya. Kami pernah mendampingi teman yang mengalami kehamilan dan akan dinikahkan serta rencana keluar dari sekolah, namun berhasil kami cegah dan sekolah memasukkan ke sekolah terbuka agar teman kami masih bisa tetap bersekolah,” tandas Harfi.
Lokakarya yang diadakan pada hari ini (25/09) di Aula PKK Pendopo Bupati Sukabumi melibatkan partisipan program dan mitra pembangunan lainnya yang ada di Kabupaten Sukabumi termasuk Kemendagri, KPPPA, Pemerintah Provinsi Sukabumi yang berbagi pembelajaran, berbagai Organisasi Perangkat Daerah tingkat kabupaten, pemerintah desa, forum anak, tim SRA, dan PATBM dan tokoh agama dan adat.
(**)
Catatan untuk Editor:
Tentang Program GEMA CITA
Program Generasi Emas Bangsa Bebas Perkawinan Usia Anak (GEMA CITA), berfokus pada pencegahan kehamilan remaja, kekerasan terhadap anak, dan perkawinan anak melalui penguatan kapasitas Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Nagekeo. Hingga saat ini, GEMA CITA telah melatih dan memfasilitasi lebih dari 5.400 remaja dan kaum muda tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) serta 182 anggota PATBM dan 310 pendidik sebaya untuk upaya pencegahan perkawinan anak.
Tentang Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia)
Plan International telah bekerja di Indonesia sejak 1969 dan resmi menjadi Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) pada 2017. Kami bekerja untuk memperjuangkan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan. Kami juga bekerja bersama kaum muda, untuk memastikan partisipasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan terkait hidup mereka.
Sebagai bagian dari Plan International Inc., Plan Indonesia memiliki program anak sponsor. Plan Indonesia telah membina 36 ribu anak perempuan dan laki-laki di Nusa Tenggara Timur, dengan lima komitmen untuk memenuhi hak dasar mereka, yaitu hak atas akta kelahiran, vaksin dasar, air bersih, sanitasi, dan kebersihan, juga pendidikan.
Plan Indonesia bekerja pada 8 provinsi melalui tujuh program tematik, yaitu Pencegahan Gagal Tumbuh Anak, Penghapusan Kekerasan terhadap Anak dan Kaum Muda, Kesehatan Remaja, Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan Kaum Muda, Sekolah Tangguh, Kesiapsiagaan Bencana dan Respons Kemanusiaan yang Responsif Gender, juga Resiliensi Iklim yang Dipimipin oleh Kaum Muda.
Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan, agensi, dan gerakan sosial yang melibatkan dan menargetkan agar 3 juta anak perempuan mendapatkan kekuatan yang setara, kebebasan yang setara, dan representasi yang setara.
Informasi lebih lanjut: plan-international.or.id
Tentang Program GEMA CITA
Program GEMA CITA berfokus pada pencegahan kehamilan remaja, kekerasan terhadap anak, dan perkawinan anak. Program ini bertujuan agar anak dan kaum muda, khususnya perempuan, mampu membuat keputusan yang tepat untuk hidup bebas dari perkawinan anak dan kehamilan remaja.
GEMA CITA bergerak melalui peningkatan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Nagekeo. Implementasinya dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah desa, sekolah, remaja, dan kaum muda. Khususnya, dalam membentuk dan menjalankan Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) di 6 desa, juga mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SRA) di 13 sekolah dari 3 kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Nagekeo, sejak Januari 2022.
Kontak Media
Annisa A. Hanifa, Programme Communications Specialist
Email: annisa.hanifa@plan-international.org; WA: 081807805393
