Perkawinan usia anak dan segala dampaknya masih terus membayangi Nusa Tenggara Barat. Pada 2021, provinsi ini berada di urutan tertinggi kedua angka perkawinan anak tertinggi nasional dengan persentase 16,29%, belum termasuk kasus-kasus pernikahan di bawah tangan yang tak tercatat.
Namun, sejumlah desa tak tinggal diam. Bersama Plan Indonesia, melalui program Gema Cita, mereka bergerak melawan perkawinan anak untuk menyelamatkan generasi masa depan. Seperti yang saat ini ditempuh Desa Jembatan Kembar Timur, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
Matahari pagi telah beranjak naik di langit timur Jembatan Kembar Timur, saat suara tetabuhan terdengar lamat-lamat membahana hingga ke ujung desa. Suara tersebut makin terdengar jelas saat kami kian jauh masuk ke desa tersebut. Puluhan warga berpakaian khas Sasak tampak tengah memainkan seni tradisional setempat, Gendang Beleq. Mereka berbaris rapi. Memukul gendang beraneka ukuran dengan nada ritmik serempak. Meningkahi lengkingan merdu alat musik tiup yang dimainkan salah satu di antara mereka.
Ya, pagi itu, Rabu (31/08/2022), suguhan seni tradisi Gendang Beleq disajikan untuk menyambut kedatangan kami, rombongan Plan International Asia Pasifik dan Plan Indonesia. Kami datang dari berbagai negara, seperti India, Nepal, Filipina, Vietnam, Bangladesh, Thailand, Kamboja, Timor Leste, dan tentu saja Indonesia. Hari itu, kami hendak bersilaturahmi dan melihat dari dekat upaya-upaya pencegahan perkawinan anak yang dijalankan di desa tersebut.
Sepuluh menit berselang, diiringi ratusan warga dan sajian Gendang Baleq, rombongan tiba di tempat acara di ujung desa. Sebuah tenda sederhana telah dipasang di halaman sebuah rumah warga.
“Kami sangat berbahagia, hari ini menerima Bapak dan Ibu sekalian dari Plan Indonesia dan Asia Pasifik. Ini kebanggaan bagi kami yang saat ini tengah berupaya menjalankan program perkawinan anak,” ujar Kepala Desa Jembatan Kembar Timur Ismail saat memberikan sambutannya.
Diungkapkannya, masalah perkawinan usia anak memang menjadi salah satu persoalan yang dihadapi desanya. Warga cenderung akan menikahkan anaknya meski masih berusia di bawah umur apabila dibawa lari atau keluar rumah oleh pacarnya selama lebih dari 24 jam.
Ketua PATBM Desa Jembatan Kembar Timur Sumaryadi mengungkapkan, pada 2020 tercatat sebanyak 4 kasus perkawinan anak di desa tersebut. Jumlah tersebut naik menjadi 10 kasus pada 2021. Pada 2022, hingga Agustus tercatat sebanyak 4 kasus perkawinan usia anak.
“Di sini masih ada tradisi apabila remaja perempuan dibawa sama pacarnya tidak pulang sampai 1 kali 24 jam, maka dianggap sudah berbuat negatif, sehingga dinikahkan,” ungkap Sumaryadi.
Padahal, lanjut dia, perkawinan anak inilah yang justru menimbulkan dampak negatif. Karena, remaja yang menikah dapat dipastikan menjadi putus sekolah. Akibatnya, mereka sulit meraih masa depan, menjadi pengangguran, dan lemah secara ekonomi saat menjadi suami istri. Mental yang masih labil membuat mereka juga sulit menjadi stabilitas rumah tangga. Banyak pula yang kemudian terjebak dalam kemiskinan dan berujung pada perceraian. Perceraian akibat perkawinan usia anak memiliki dampak berupa anak-anak hasil perkawinan menjadi terlantar, yang membuat mereka kurang merasakan kasih sayang seutuhnya dari orangtua. Akibatnya, banyak yang terjebak pergaulan bebas.
Oleh karena itu, didampingi Plan Indonesia, pada Mei 2022, Pemerintah Desa Jembatan Timur membentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Lembaga ini bersinergai dengan pemerintah desa setempat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Tujuannya, melakukan upaya pencegahan melalui pembangunan kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak, termasuk mencegah perkawinan usia anak.
Setelah terbentuk, pada Juni, PATBM Jembatan Kembar Timur mendapatkan pelatihan dari Plan Indonesia dalam program Gema Cita di Kantor Bappeda Lombok Barat. Selanjutnya, mereka melakukan sosialisasi PATBM, bekerja sama dengan Puskesmas, bidan desa, dan tokoh-tokoh pemuda setempat kepada masyarakat, khususnya dalam hal mencegah perkawinan anak.
Pendidik Sebaya
Untuk memperkuat upaya membangun kesadaran, dengan dukungan program Gema Cita, di desa tersebut juga dibentuk komunitas remaja, yang bertindak sebagai pendidik sebaya atau peer educator. Para pendidik sebaya ini umumnya berusia 15 hingga 18 tahun. Mereka menjelaskan kepada rekan-rekan sebaya mereka tentang risiko-risiko dan dampak perkawinan anak, upaya untuk menghindarinya, hingga penyelesaiannya.
Vira (16), salah satu pendidik sebaya, mengungkapkan, semua pendidik sebaya mendapat pelatihan selama lima hari dari program Gema Cita, khususnya tentang modul kesetaraan gender dan reproduksi. Dari sana, para pendidik sebaya mempunyai pegangan untuk menjelaskan kepada rekan-rekan sebayanya.
“Hal yang saya temukan ketika bertindak sebagai master trainer di SMA adalah ternyata banyak anak-anak dan rekan remaja saya yang sama sekali tidak tahu dampak perkawinan anak, kehamilan remaja, dan pentingnya kesetaraan perempuan. Maka, sesuai dengan peran kami, kami menjelaskan itu semua kepada mereka,” ungkap Vira.
Namun, sebagai pendidik sebaya, dia tak semata memberikan penjelasan, tetapi juga menjadi pendengar yang baik terhadap masalah-masalah rekan-rekannya. Banyak di antara anak-anak dan remaja yang selama ini merasa tidak dipahami dan didengarkan keluh kesahnya. Setelah itu, dia pelan-pelan menjelaskan mengenai dampak perkawinan anak, risiko kehamilan remaja, kematian ibu dan bayi saat melahirkan di bawah umur, dan pentingnya menuntut ilmu setinggi-tingginya.
“Kami juga menjelaskan pentingnya mereka memahami kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, anak perempuan di dapur memasak, anak laki-laki pun juga bisa memasak. Anak laki-laki bisa bersekolah tinggi, demikian pula anak perempuan. Hal-hal seperti ini selama ini banyak yang tak dipahami, sehingga kami mencoba meluruskannya,” ungkap Vira.
Selain melakukan sosialisasi, pendidik sebaya juga menerima laporan tentang kasus perkawinan anak di desa. Setelah menerima laporan, langkah yang mereka lakukan adalah mendatangi keluarga dari pelaku perkawinan anak, untuk menjelaskan tentang risiko dan dampak perkawinan anak.
“Jika masih berlanjut, laporan dilanjutkan ke PATBM dan Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat desa,” imbuh Vira.
Sementara itu, Manajer Program End Violence Against Children and Youth Plan Indonesia, Indry Oktaviani, mengatakan, keberadaan kaum muda dan remaja merupakan salah satu strategi Plan Indonesia melalui Gema Cita. Mereka dilibatkan dalam pencegahan perkawinan anak di desa karena merekalah yang lebih tahu mengatasi perkawinan anak dan bagaimana mengajak teman-teman mereka untuk menghindarinya. Hal ini juga selaras dengan konsep perlindungan anak berbasis masyarakat yang menjadi pijakan program Gema Cita.
“Mereka membuat perencanaan sendiri dan menjalankan rencana kerjanya sesuai apa yang mereka telah susun. Kami mendampingi mereka,” ujar Indry.
Di tempat yang sama, Direktur Influencing Plan Indonesia, Nazla Mariza, yang mewakili Plan Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan, upaya pencegahan perkawinan anak mempunyai tujuan besar yang selaras dengan kebijakan pemerintah, yaitu memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan terhindar dari perkawinan anak, anak-anak Indonesia dapat berkesempatan menempuh pendidikan lebih tinggi dan menggapai cita-cita mereka.
“Pencegahan perkawinan anak ini tidak semata mencegah kehamilan remaja dan kesehatan reproduksi, tetapi lebih dari itu, hal ini penting untuk masa depan desa, provinsi, bahkan, negara ini,” lanjut Nazla.
Tak terasa, siang hari pun menjelang. Bapak kepala desa pun menutup pertemuan tersebut. “Semoga pertemuan ini makin menguatkan upaya pencegahan perkawinan anak di desa ini. Kami juga berharap dukungan dari Plan International Asia Pasifik dan Plan Indonesia terhadap upaya ini, karena pencegahan perkawinan anak perlu langkah bersama,” tandas Ismail.
Penulis: Muhamad Burhanudin, Media and Communication Manager Plan Indonesia
