Peran keluarga dan masyarakat untuk mencegah dan merespon kekerasan seksual pada anak

Oleh: James B. Ballo – Area Program Manager, Yayasan Plan International Indonesia

Pada pertengahan 2007 di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, saya mendapat kabar dari staf di lapangan bahwa telah terjadi perkosaan terhadap seorang anak perempuan berusia lima belas tahun yang dilakukan oleh saudara angkatnya, seorang anak laki-laki berumur tujuh belas tahun.

Kasus ini terungkap ketika keluarga korban membawa korban ke fasilitas kesehatan yang ada di desa. Petugas kesehatan yang curiga dengan keadaan korban menanyakan penyebab dislokasi tulang paha korban, dan korban pun menceritakan peristiwa yang dialaminya dan bahkan sudah berlangsung selama empat tahun.

Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) yang merupakan salah satu lembaga kemanusiaan yang berfokus pada pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak dan kaum muda perempuan, melakukan pendampingan terhadap korban untuk melakukan pemulihan secara psikis hingga korban bisa kembali ke sekolah.

Aruna (bukan nama yang sebenarnya) adalah seorang anak perempuan yang ceria dan cerdas. Ketika berinteraksi dengannya selama masa pemulihan, saya merasakan anak ini cukup kritis dan berani terbuka untuk mengutarakan pendapatnya. Pada masa itu, anak-anak di pedesaan bisa menyampaikan pendapat secara terbuka kepada orang lain terbilang sangat jarang.

Anak di desa pada umumnya malu dan cenderung tertutup, mungkin juga karena kendala bahasa, saya tidak menguasai bahasa Dawan yang adalah bahasa daerah di TTU. Mungkin juga karena anak-anak biasanya dianggap tidak pantas untuk berbicara dengan orang dewasa, dianggap tidak sopan untuk berbicara apalagi menyela pembicaraan orang dewasa. Namun berbeda dengan Aruna, dia sangat berani dan terbuka untuk menyampaikan pendapatnya.

Aruna lahir dari keluarga yang tergolong miskin secara ekonomi. Orangtua dan juga keluarga yang lainnya adalah petani yang hanya berfokus pada usaha bertani jagung dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka setiap tahunnya. Alat bertani mereka hanyalah cangkul, besi gali, dan parang, tanpa alat berat ataupun teknologi tepat guna. Membersihkan lahan dari semak, rumput dan ilalang dengan membakar adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dan dipraktikkan turun temurun.

Musim tanam biasa lakukan bulan November dan musim panen pada bulan Maret tahun berikutnya. Perubahan iklim yang sering terjadi menyebabkan pergeseran musim hujan sehingga terkadang petani sudah menanam jagung namun hujan tidak kunjung turun. Tanaman jagung kurang pasokan air, kerdil, dan mati atau gagal tanam dan pada akhirnya gagal panen.

Dalam situasi seperti inilah, bantuan “beras miskin” dari pemerintah menjadi salah satu andalan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Ada yang menjual ternak – yang terkadang merupakan ternak piaraan mereka satu-satunya, menjual hasil tenunan ke pasar mingguan terdekat. Masih ada pilihan lainnya, yaitu utang ke rentenir, bekerja sebagai buruh tani, atau berharap bantuan dari saudaranya yang lain yang sering kali sama susahnya.

Orang dengan penghasilan tetap seperti guru ataupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah profesi yang secara sosial dipandang terhormat dan dianggap lebih berada, karena mereka sudah pasti bisa membeli beras dan memiliki uang setiap bulannya. Guru atau PNS, dan warga yang memiliki kios masuk kategori keluarga sejahtera dalam data administrasi desa. Sedangkan keluarga Aruna, ada di kelompok keluarga miskin dan sangat miskin.

Kondisi keluarga inilah yang menyebabkan sepasang suami-istri guru yang baru punya seorang anak laki-laki, meminta kepada orangtua Aruna agar Aruna kecil yang baru berumur sebelas tahun untuk diangkat menjadi anak kedua mereka. Orangtua Aruna sepakat tanpa ada proses formal untuk membuat akta pengangkatan anak atau adopsi, Aruna kecil pun pindah tempat tinggal ke keluarga guru tersebut. Jarak rumah orangtua biologis Aruna dan orangtua angkatnya sangat dekat, kurang lebih 500 meter sehingga memungkinkan ia sering pergi dan pulang.

Masalah pun menghampiri Aruna, ia mulai menyadari kalau saudara angkatnya yang berumur tiga belas tahun sering mengintipnya saat mandi dan berganti pakaian. Tidak hanya sampai di situ, peristiwa kelam pun terjadi. Suatu siang, Aruna baru saja pulang dari sekolah dan di rumah hanya berdua dengan saudara angkatnya karena kedua orangtua angkat Aruna yang berprofesi sebagai guru belum pulang dari sekolah. Peristiwa kelam pun terjadi begitu cepat, ia tidak kuasa melawan apalagi berteriak untuk meminta pertolongan. Pikarannya dipenuhi rasa takut, bersalah dan merasa ada yang hilang darinya.

Saudara angkat yang dua tahun lebih tua darinya itu, terus menerus memperlakukan Aruna sebagai pelampiasan hawa nafsu dengan melakukan kekerasan seksual yang tidak pernah disadarinya. Orangtua tidak pernah menanyakan, apalagi mendiskusikan tentang alat reproduksi dan seksualitas, juga tentang hubungan yang sehat antara Aruna dan saudara angkatnya.

Peristiwa kelam yang terus dialami Aruna dipendam sendiri selama empat tahun, hingga suatu saat ia harus dirawat akibat perlakuan kekerasan seksual yang dilakukan oleh saudara angkatnya tersebut. Petugas kesehatan yang merawat Aruna menaruh curiga terhadap kondisi yang diderita pasiennya, dan meminta Aruna untuk menceritakan peristiwa yang sebenarnya. Aruna pun berkisah, kalau penyebab dislokasi tulang pahanya adalah akibat dari perlawanannya ketika hendak dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, ia melawan lalu dibanting di tempat tidurnya.

###

Kasus Aruna, dan juga masih banyak kejadian kekerasan terhadap anak lainnya, termasuk kekerasan berbasis gender, seperti: perkosaan, perdagangan perempuan, eksploitasi seksual komersial anak (ESKA), dan praktik-praktik berbahaya seperti perkawinan anak, sunat anak perempuan. Semuanya disebabkan oleh multi faktor, seperti; kemiskinan, kesenjangan sosial, kerentanan dan disfungsi keluarga, migrasi, penggunaan teknologi internet yang salah, diskriminasi gender, norma sosial yang berbahaya, kejahatan transnasional, dan kejahatan siber (cybercrime).

Selain semua hal di atas, kekerasan terhadap anak juga disebabkan oleh kondisi anak-anak yang termarginalkan, seperti; anak yang dipindah-asuh-kan seperti Aruna, anak jalanan, anak yang dipekerjakan, anak yang mengalami eksploitasi sesksual komersial, anak yang tidak tercatat kelahirannya, anak dengan disabilitas, anak dari kelompok minoritas dan lain sebagainya. Sementara itu konflik, bencana alam, perubahan iklim, minimnya pengawasan dan ketiadaan mekanisme perlindungan anak menambah kerentanan anak-anak untuk mengalami berbagai bentuk kekerasan dan kejahatan. Oleh karenanya, membangun kapasitas anak dan masyarakat tentang perlindungan anak dan secara spesifik penyebab kekerasan seksual terhadap anak menjadi penting.

Dalam bukunya “Child Sexual Abuse: New Theory and Research” (1984), David Finkelhor menjelaskan bahwa ada 4 prakondisi kekerasan seksual: 1) Faktor yang berkaitan dengan motivasi untuk melakukan kekerasan seksual dari calon pelaku, 2) Melampaui penghalang internal yakni hati nuraninya, terutama ketika calon pelaku sudah membuat justifikasi dan rasionalisasi terhadap rencana tindakan kekerasan yang akan dilakukan, 3) Melampaui penghalang eksternal, terutama ketika pengawasan terhadap anak minim dan ketiadaan kebijakan dan mekanisme yang melindungi anak, 4) Anak calon korban tidak memiliki resistensi, yang dapat terjadi jika anak tidak mengenali hak-haknya, tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai bentuk kekerasan, atau terjebak dalam bujuk rayu, tipu muslihat dan atau paksaan calon pelaku kekerasan seksual.

Orangtua atau setiap orang yang bertanggungjawab dalam pengasuhan anak perlu untuk memahami bahwa mereka memiliki peran vital dalam membangun kapasitas keluarga dan anak-anaknya. Komunikasi yang terbuka tentang kesehatan reproduksi dan seksual menjadi penting agar anak tidak mencari rujukan lainnya yang belum tentu benar informasinya. Para orangtua dan pengasuh juga perlu belajar tentang kesehatan reproduksi dan seksual, sebelum disampaikan ke anak, Jangan dijadikan tabu.

Keluarga juga diharapkan dapat mengajarkan kepada anak untuk memiliki kapasitas perlindungan diri. Suatu rumusan sederhana untuk perlindungan anak yang perlu untuk diajarkan: NO-GO-TELL.

NO atau TIDAK/TOLAK adalah tentang anak berani menolak untuk setiap situasi yang menempatkan mereka pada risiko. Berani berkata tidak untuk orang yang merundung (bully), berani berkata tidak untuk orang yang berkata dan berbuat tidak senonoh, berani untuk menolak setiap sikap dan perlakuan yang tidak pantas.

GO atau PERGI adalah anak-anak diajarkan selalu untuk pergi dari setiap situasi dan tempat yang berisiko dan tidak membuat mereka nyaman. Banyak kejadian kekerasan seksual berulang karena pelaku masih leluasa menjangkau korban baik di dunia nyata maupun dunia maya.

TELL atau LAPORKAN. Korban ataupun setiap orang yang curiga atau melihat adanya indikasi akan terjadinya suatu kekerasan terhadap anak sudah seharusnya melaporkan kepada setiap pihak yang bisa dipercaya. Lapor ke teman, guru, orangtua, saudara, lembaga perlindungan anak, polisi, atau organisasi yang bekerja untuk perlindungan anak. LAPORKAN! Ini adalah tindakan penting yang dibutuhkan untuk memastikan anak yang berisiko atapun sudah menjadi korban akan mendapatkan perhatian dan penanganan yang dibutuhkan. Minimal terlindungi dari pelaku kekerasan dan tidak terjadi kekerasan yang berulang atau menimpa anak lainnya.

Jika pengetahuan dasar untuk perlindungan anak ini bisa dimiliki oleh setiap keluarga, niscaya anak-anak, anak perempuan dan anak laki-laki akan lebih terlindungi dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual.

Di tingkat masyarakat, adanya sistem perlindungan anak yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemerintah akan sangat membantu menciptakan lingkungan yang aman untuk anak. Di desa tempat tinggal Aruna kini sudah ada sistem perlindungan anak berbasis masyarakat yang diberi nama Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD).

Sejak 2009, Plan Indonesia menjalankan program Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (Community Based Child Protection/CBCP) di tiga wilayah yaitu Kabupaten TTU, Kabupaten Rembang, dan Kota Surabaya. Program ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan melalui sistem perlindungan anak yang berbasis kelompok kerja kolaboratif di masyarakat yang melibatkan anak-anak dan para pihak orang dewasa lainnya secara aktif.

KPAD yang diinstitusionalisasi di level desa/kelurahan, dapat menjalankan fungsi-fungsi perlindungan anak, yakni: 1) Pencegahan setiap bentuk kekerasan terhadap anak dengan cara menyebarluaskan informasi perlindungan anak di sebanyak mungkin tempat dan kesempatan, 2) Mengembangkan dan menjalankan mekanisme pelaporan dan rujukan untuk setiap kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat, dan 3) Melakukan advokasi di tingkat masyarakat dan pemerintah desa untuk memastikan kerja-kerja perlindungan anak mendapatkan dukungan yang memadai seperti melalui Peraturan Desa, adanya alokasi program dan anggaran untuk kegiatan perlindungan anak di masyarakat, juga mendorong setiap Lembaga di desa untuk berkontrisbusi pada upaya perlindungan anak.

KPAD yang pada awalnya dibentuk berjumlah 31 KPAD pada 2009 di tiga wilayah tersebut, berkembang menjadi lebih dari 900 KPAD yang tersebar di desa dan kelurahan di 4 provinsi (NTT, NTB, Jawa Tengah, dan Jawa Timur). Sejak 2011, sudah lebih dari 700 KPAD dikembangkan atas inisiatif masyarakat, organisasi masyarakat sipil dan oleh pemerintah masing-masing kabupaten/kota.

Angka jumlah kekerasan yang diperoleh dari Laporan Hasil Survey Efektivitas KPAD di 4 provinsi tahun 2017 menunjukkan KPAD berhadapan dengan banyak kasus kekerasan terhadap anak. Lebih dari seribu kasus terjadi dan dilaporkan ke KPAD untuk mendapat respon sepanjang periode tersebut (Tabel 1).

NOJENIS KASUS201420152016
1.Kekerasan Seksual3251114
2.Kekerasan Fisik8778241
3.Kekerasan Psikis10738
4.Trafficking (termasuk indikasi)4321
5.Penelantaran254090
6.Perkawinan Anak5664136
TOTAL214243640

Tabel 1 : Jenis dan Jumlah Kasus Kekerasan Anak Yang Ditangani KPAD Tahun 2014-2016

Adanya peningkatan pelaporan kasus kekerasan terhadap anak ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan KPAD sebagai institusi perlindungan anak di komunitas mereka. Kepercayaan ini diperoleh juga dari proses diseminasi dan sosialisasi yang secara berkelanjutan dilakukan oleh KPAD kepada masyarakat (Tabel 2).

TAHUNKATEGORI ANAK – ANAKKATEGORI ORANG DEWASA
PerempuanLaki-LakiPerempuanLaki-Laki
20142,2521,9202,0611,948
20153,4552,9604,3213,195
20167,9926,6618,0087,005

Tabel 2: Data Penerima manfaat KPAD Selama Tahun 2014-2016

Melalui KPAD, masyarakat termasuk keluarga dan anak-anak diharapkan memiliki sistem yang dapat membantu mereka sendiri dalam berhadapan dengan setiap bentuk kekerasan terhadap anak. KPAD juga dapat menjadi mekanisme yang membantu anak, keluarga dan masyarakat untuk berhubungan pihak di luar desa/kelurahan. Melalui mekanisme perlindungan anak ini masyarakat bisa bersatu untuk mencegah dan merespon setiap bentuk kekerasan terhadap anak.

### Kini, dengan berbagai perubahan situasi termasuk adanya pandemik COVID-19, tentu menambah kerentanan anak terhadap berbagai bentuk kekerasan. Namun tentunya peluang juga terbuka seperti dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Semakin sedikit blindspot internet, membuka ruang yang luas terhadap akses informasi dan penerapan teknologi informasi yang tepat guna mencegah dan merespon setiap kekerasan terhadap anak. Semoga anak-anak Indonesia bisa menikmati masa anak-anak mereka dengan penuh keceriaan dan kebahagiaan, serta bertumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga dan masyarakat yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan dalam segala situasi.