Akhmad Adikin: Seorang Warga Desa yang Mendukung Pelindungan Hak Awak Kapal Perikanan

Akhmad Adikin adalah sosok yang cukup berbeda dari sebagian besar warga Desa Dermasandi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Adikin, yang berusia 43 tahun, memilih jalan hidup menjadi pendamping Awak Kapal Perikanan (AKP) yang hak-haknya telah direbut di tengah laut.

Akhmad Adikin, kader program SAFE Seas
Foto: Plan Indonesia

Adikin tinggal di Desa Dermasandi, sebuah desa yang dapat dijangkau 10-15 menit saja dari jalur Pantai Utara (Pantura). Para warga desa akrab dengan laut dan juga memiliki kemudahan dalam mengakses informasi, didukung oleh koneksi internet yang stabil. Walaupun demikian, pengetahuan warga desa dan sekitarnya mengenai hak-hak AKP masih terbatas. 

Sekitar 30% warga Desa Dermasandi bekerja sebagai AKP, baik untuk wilayah domestik maupun internasional. Sebagian besar merupakan AKP internasional (sebesar 90%) dengan negara tujuan Korea Selatan dan Spanyol. Mereka pada umumnya berada di luar negeri dalam jangka waktu 2 tahun, sesuai ketentuan dalam kontrak kerja mereka.

“Dalam menjalankan profesinya, AKP harus benar-benar paham hak dan kewajibannya, agar tidak asal berangkat,” ucap Adikin.

Melalui program SAFE Seas (Safeguarding Against and Addressing Fishers’ Exploitation at Sea), Adikin telah berpartisipasi aktif menjadi kader sejak November 2020. Ia tak hanya mendampingi banyak AKP di desanya saja, ia turut mendampingi AKP di wilayah Kabupaten Tegal, untuk menghadapi masalah-masalah yang dihadapi, seperti: gaji yang tidak dibayar, sistem pengupahan yang tidak jelas, penelantaran AKP, serta kecelakaan kerja di laut. 

Pengabdian Adikin bagi masyarakat di sekitarnya berawal ketika ia menjadi Tenaga Penjangkau Lapangan dengan tugas menyebarluaskan informasi pencegahan dan penularan HIV/AIDS, dari tahun 2005 hingga tahun 2013. Mulai dari sinilah, ia mengenal para nelayan dan keluarganya di sekitar wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura). Tak berhenti di sana, ia pun kembali terjun ke masyarakat dengan menjadi kader K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dari 2015 hingga 2018.

Adikin bersama dengan warga setempat berdiskusi mengenai upaya-upaya pelindungan AKP
Foto: Plan Indonesia

Komitmen dan Semangat Adikin

Suatu hari, Adikin mendapatkan laporan bahwa empat AKP ditelantarkan oleh seorang nahkoda kapal. Kejadian ini bermula ketika dua AKP meminta izin kepada nahkoda mereka untuk beristirahat karena sakit lambung. Sayangnya, sang nahkoda tidak memberikan izin tersebut. Akibat kondisi kesehatan yang terus memburuk, kedua AKP yang sakit ini ditemani oleh dua AKP lainnya, turun di Pelabuhan Kejawanan Cirebon, tanpa diberikan bekal makanan, uang, maupun pesangon.

Akhirnya mereka meminta Adikin untuk menyediakan pendampingan, agar dapat menuntut hak-hak mereka. Selain memberikan pendampingan dan edukasi, Adikin merujuk kasus itu ke Fishers Center. Pusat pelayanan, edukasi, serta rujukan untuk AKP dan nelayan yang mendapatkan atau menyaksikan perlakuan tidak adil di atas kapal. Tempat ini turut mengedukasi AKP tentang hak dan kewajibannya sebelum, saat, dan sesudah bekerja di atas kapal.

Sejak bergabung menjadi kader SAFE Seas, Adikin telah berhasil mendampingi 40 kasus pengaduan AKP di Desa Dermasandi. Terkadang, beberapa kasus yang melibatkan perusahaan di luar pulau atau luar negeri, Adikin merujuk ke Fishers Center yang berlokasi di Kota Tegal. 

Proses pelaporan dan penanganan kasus yang cukup panjang, turut menjadi tantangan tersendiri untuk Adikin. Namun, proses panjang dan melelahkan ini tidak menghalanginya untuk terus mendampingi dan merangkul para AKP untuk memahami hak dan kewajiban mereka, dan melaporkan keadilan yang mereka alami.

Adikin bersama program SAFE Seas merekrut kader-kader di tiap desa, di mana jumlah kader akan terus bertambah. Dalam menjalankan fungsinya, para kader yang terdiri dari unsur pemerintah desa, AKP, keluarga AKP, kaum muda, termasuk perempuan, turun langsung dari desa ke desa untuk mengedukasi 11 indikator kerja paksa.

Semangat dan komitmen Adikin tidak berhenti di sini saja, ia mendirikan Serikat Buruh AKP di Kabupaten Tegal. “Kadangkala, ketika kami melakukan pembelaan dan mediasi, status kami akan dimentahkan, karena kami hanya bisa mendampingi dari sisi non litigasi saja,” ungkapnya. Pendirian Serikat Buruh AKP ini akan menguatkan usaha Adikin dalam melindungi AKP.

Sebagai kader, Adikin masih membutuhkan lebih banyak dukungan untuk meningkatkan kapasitas dalam memberikan pendampingan dan edukasi. Keberlangsungan program SAFE Seas juga sangat dibutuhkan dalam jangka waktu panjang untuk merealisiasikan perubahan nyata, serta mendorong pemangku kebijakan dalam membuat aturan kepada perusahaan kapal penangkap ikan untuk melindungi AKP Lebih baik lagi.

Sekilas Mengenai SAFE Seas Project

Safeguarding Against and Addressing Fishers’ Exploitation at Sea (SAFE Seas) adalah program pelindungan awak kapal perikanan yang dikelola oleh Plan International, yang sedang dilaksanakan di Indonesia dan Filipina. SAFE Seas bertujuan untuk memerangi kerja paksa dan perdagangan orang di kapal penangkapan ikan di kedua negara. Di Indonesia, SAFE Seas dilaksanakan oleh Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia), bekerja sama dengan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia.

Pendanaan untuk proyek ini disediakan oleh Departemen Ketenagakerjaan Amerika Serikat (USDOL) berdasarkan perjanjian kerja sama IL-31472-18-75-K. Seratus persen dari total biaya proyek dibiayai dengan dana federal, dengan total lima juta dolar. Materi ini tidak mencerminkan pandangan atau kebijakan USDOL, juga tidak menyebutkan nama dagang, produk komersial, atau organisasi yang menyiratkan dukungan oleh Pemerintah Amerika Serikat