Demi Pemenuhan Hak-hak Anak serta Kesetaraan bagi Perempuan
“Sebuah kehormatan untuk saya karena dapat mendengarkan langsung berbagai program yang sedang dijalankan oleh para mitra kerja di pemerintahan, dan bagaimana program-program kami dapat mendukung pencapaian targetnya.”
Demikian pernyataan Chief Executive Office Plan International, Anne-Birgitte Albrectsen, di sesi penutup forum diskusi yang berlangsung Kamis (28/6) siang lalu di aula Hotel The Hermitage Menteng, Jakarta. Hadir perwakilan mitra kerja, di antaranya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Usai forum, Anne-Brigitte menuju kantor Kementerian Keuangan untuk bertemu Sri Mulyani. “Isu perkawinan anak penting untuk didiskusikan dengan banyak pihak di Indonesia, karena membawa kerugian hingga 1,7 persen dari GDP,” jelas perempuan yang pernah tinggal di Indonesia itu.
Sebelumnya di hari yang sama, Anne-Birgitte beraudiensi dengan media nasional. “Kami membutuhkan bantuan rekan-rekan media untuk menyebarkan informasi serta cerita-cerita inspiratif agar target menghentikan praktik perkawinan anak dapat terwujud di 2030, seperti yang dicanangkan oleh PBB,” tuturnya.
Di Indonesia, agenda Anne-Birgitte cukup padat. Ia mengunjungi kantor Sekretariat ASEAN, mengikuti sebuah forum Diskusi Kelompok Terarah (FGD) mengenai rencana pemberdayaan anak-anak perempuan dan perempuan muda bersama sejumlah entrepreneur dan profesional perempuan, serta bertemu anak-anak aktivis YPAC. Ia juga mengunjungi kantor Yayasan Plan International Indonesia dan berdiskusi dengan seluruh staf serta sejumlah perwakilan dari Youth Coalition for Indonesia (YAP). Momentum tersebut menjadi pengingat bagi keluarga besar Plan International untuk terus berupaya membentuk sebuah dunia yang adil dan mengedepankan hak anak serta kesetaraan bagi perempuan. [Ciptanti Putri]
