Demi Pemenuhan Hak-hak Anak serta Kesetaraan bagi Perempuan
“Sebuah kehormatan
untuk saya karena dapat mendengarkan langsung berbagai program yang sedang
dijalankan oleh para mitra kerja di pemerintahan, dan bagaimana program-program
kami dapat mendukung pencapaian targetnya.”
Demikian pernyataan Chief Executive Office Plan
International, Anne-Birgitte Albrectsen, di sesi penutup forum diskusi yang
berlangsung Kamis (28/6) siang lalu di aula Hotel The Hermitage Menteng,
Jakarta. Hadir perwakilan mitra kerja, di antaranya Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam
Negeri, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Usai forum, Anne-Brigitte menuju kantor Kementerian Keuangan untuk bertemu Sri
Mulyani. “Isu perkawinan anak penting untuk didiskusikan dengan banyak pihak di
Indonesia, karena membawa kerugian hingga 1,7 persen dari GDP,” jelas perempuan
yang pernah tinggal di Indonesia itu.
Sebelumnya di hari yang sama, Anne-Birgitte beraudiensi dengan media nasional.
“Kami membutuhkan bantuan rekan-rekan media untuk menyebarkan informasi serta
cerita-cerita inspiratif agar target menghentikan praktik perkawinan anak dapat
terwujud di 2030, seperti yang dicanangkan oleh PBB,” tuturnya.
Di Indonesia, agenda Anne-Birgitte cukup padat. Ia mengunjungi kantor
Sekretariat ASEAN, mengikuti sebuah forum Diskusi Kelompok Terarah (FGD)
mengenai rencana pemberdayaan anak-anak perempuan dan perempuan muda bersama
sejumlah entrepreneur dan profesional perempuan, serta bertemu
anak-anak aktivis YPAC. Ia juga mengunjungi kantor Yayasan Plan International
Indonesia dan berdiskusi dengan seluruh staf serta sejumlah perwakilan
dari Youth Coalition for Indonesia (YAP). Momentum tersebut
menjadi pengingat bagi keluarga besar Plan International untuk terus berupaya
membentuk sebuah dunia yang adil dan mengedepankan hak anak serta kesetaraan
bagi perempuan. [Ciptanti Putri]