Perlindungan Hukum Pelaut di Kapal Indonesia Berbasis Nilai Keadilan

Perlindungan hukum terhadap Awak Kapal Perikanan (AKP) adalah tanggung jawab negara. Tanggung jawab tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian kerja antara awak kapal dengan perusahaan. Perjanjian kerja ini dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara asal awak kapal dan negara bendera kapal. Namun, pada kenyataannya, banyak diantara mereka tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya didapatkan baik dari negara asal maupun negara di mana mereka bekerja.

Perjanjian kerja sangat penting bagi awak kapal ketika yurisdiksi dari negara bendera kapal berlaku, yaitu ketika mereka berada di negara bendera kapal dan berada di laut lepas yang tentu saja diterapkan hukum yang berlaku di negara bendera kapal. Sementara, tanggung jawab dari negara pelabuhan terlihat ketika kapal penangkap ikan tempat AKP bekerja memasuki wilayah teritorial dari negara pelabuhan, sehingga yurisdiksi negara pelabuhan berlaku terhadap kapal dan para awaknya terlepas dari kebangsaan kapal dan awaknya.

Perlindungan hukum terhadap Awak Kapal Perikanan (AKP) adalah tanggung jawab negara. Credit: Shutterstock

Hal inilah yang harus dan perlu diperhatikan bersama karena data tahun 2005 sampai 2015 menunjukkan telah terjadi kasus yang dialami oleh AKP Indonesia yang bekerja di kapal perikanan asing. Terdapat 92 persen persoalan yang dialami oleh AKP yang bekerja di kapal perikanan tangkap dan hanya 8 persen dialami oleh mereka yang bekerja di kapal niaga.

Kasus yang sering menimpa AKP Indonesia diantaranya kecelakaan, perkelahian, perdagangan orang, disharmonisasi dengan kapten kapal, tidak terpenuhinya hak, dan terjadi tindak kekerasan. Menurut data bulan September 2015 yang dihimpun Kementerian Luar Negeri, kasus yang ditangani terkait masalah pidana tahun 2012 sebanyak 542 kasus, tahun 2013 sebanyak 280 kasus, tahun 2014 sebanyak 147 kasus, dan tahun 2015 sebanyak 121 kasus.

Selanjutnya, terdapat kasus perdata tahun 2012 dan 2013 masing-masing satu kasus, keimigrasian tahun 2012 sebanyak 159 kasus, tahun 2013 sebanyak 64 kasus, 2014 sebanyak 87 kasus dan tahun 2015 sebanyak 7 kasus. Selain itu, ketenagakerjaan tahun 2012 sebanyak 445 kasus, 2013 sebanyak 280 kasus, 2014 sebanyak 233 kasus, dan 2015 sebanyak 77 kasus.

Agar awak kapal dapat menjalankan tugas dengan baik, tentu harus didukung dengan lingkungan kerja yang kondusif. Namun demikian, masih terjadi permasalahan kesejahteraan awak kapal di kapal Indonesia, yaitu diantaranya pengaturan gaji dan tunjangan masih bersifat umum, belum ada standar baku tentang besaran gaji/upah minimum serta tunjangan kerja, juga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tidak dapat diterapkan kepada mereka ketika terjadi konflik hubungan industrial, serta belum diratifikasinya Maritime Labour Convention oleh Pemerintah Indonesia.

Padahal sudah terdapat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyebutkan bahwa kesejahteraan pelaut meliputi gaji, jam istirahat, jaminan pemberangkatan ke tempat tujuan dan pemulangan ke tempat asal, kompensasi apabila kapal tidak dapat beroperasi karena mengalami kecelakaan, kesempatan mengembangkan karier, pemberian akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan atau minuman, pemeliharaan dan perawatan kesehatan serta pemberian asuransi kecelakaan kerja.

Rekonstruksi Perlindungan Hukum Pelaut di Kapal Indonesia Berdasarkan Nilai Keadilan adalah perlindungan hukum yang seimbang antara pelaut dan pengusaha kapal Indonesia, guna mewujudkan kesejahteraan pelaut, harmonisasi kesejahteraan pelaut dan produktifitas perusahaan pelayaran Indonesia yang berbasis nilai keadilan.

Semua hal yang menyangkut kesejahteraan masih diatur secara umum dan belum ada acuan dasar. Pemerintah memang sudah menetapkan upah minimum Kota/Kabupaten untuk tenaga kerja secara umum. Namun demikian, hal tersebut tidak dapat dijadikan acuan untuk gaji serta tunjangan yang harus dibayarkan kepada AKP. Memang terdapat kesenjangan penghasilan yang cukup besar antara bekerja di perusahaan dalam negeri dan perusahaan asing, namun bekerja di kapal memiliki risiko yang cukup tinggi sehingga memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus yang memadai.

Sudah selayaknya manusia hidup dengan sejahtera di dalam kehidupannya berbangsa dan bernegara. Ungkapan tersebut tidaklah berlebihan, karena salah satu tugas negara adalah memastikan bahwa seluruh rakyatnya dapat hidup sejahtera, termasuk awak kapal Indonesia.

Webinar dengan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, 18 April 2021/Foto: Plan Indonesia/2021

Oleh: Angely Brigita Kawalo

Angely Brigita Kawalo (19 tahun) adalah taruni jurusan Pengolahan Produk Perikanan dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, Sulawesi Utara. Tulisan taruni Angely adalah salah satu artikel hasil dari pelatihan menulis opini yang diselenggarakan secara daring yang diikuti oleh 30 peserta didik pada tanggal 14-24 April 2021 oleh  Plan Indonesia melalui SAFE Seas Project. Pelatihan ini merupakan upaya peningkatan kapasitas bagi peserta didik dalam menulis opini agar terbangun pembicaraan tentang pentingnya perlindungan awak kapal perikanan di Indonesia terhadap praktik kerja paksa dan perdagangan orang dalam industri perikanan tangkap dunia.