Awak Buah Kapal Dalam Negeri Butuh Pusat Pelayanan, Edukasi, dan Pelaporan

Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga salah satu profesi terbanyak adalah pencari ikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hingga 2016 ada sebanyak 965.756 Rumah Tangga Perikanan Tangkap, dan hingga 2018 ada sebanyak 127 Perusahaan Penangkapan Ikan di Indonesia. Profesi sebagai Awak Buah Kapal (ABK) seperti dua mata koin. Meskipun dianggap sebagai profesi yang menjanjikan oleh sebagian orang, pekerjaan ini merupakan salah satu jenis pekerjaan yang paling berbahaya di dunia karena memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya kerja paksa dan perdagangan manusia. Menurut International Labor Organization (ILO, 2013), para ABK seringkali dipaksa bekerja dengan jam kerja yang terlalu panjang dengan kondisi yang membahayakan dan dibayar dengan upah yang sangat rendah. Beberapa risiko yang seringkali dialami oleh ABK, di antaranya: upah yang tidak sesuai atau tidak dibayar, kondisi keselamatan dan kesehatan yang buruk, tidak ada jaminan kesehatan, luka fisik dan psikologis, hingga pelecehan seksual (ILO, 2013).

KONDISI KERJA DI ATAS KAPAL

Agus (39) dan Dedy (39) sedang menunggu kabar visa kerja mereka ke Korea Selatan. Sembari menunggu keberangkatan untuk bekerja di kapal luar negeri, mereka mencari penghasilan di dalam negeri. Sayangnya, di sinilah nasib dan nyawa mereka dipertaruhkan.

Para ABK bekerja di kapal dalam negeri untuk mengumpulkan pengalaman sebelum akhirnya mencoba peruntungan di kapal luar negeri guna meningkatkan kesejahteraan. Sebelum mengadu nasib di kapal luar negeri, Agus sudah bekerja di kapal dalam negeri selama 14 tahun. Ia paham betul bedanya kapal dalam dan luar negeri. Jalur informasi mengenai lowongan pekerjaan yang tidak resmi di kapal dalam negeri seringkali berujung pada pekerjaan tanpa perjanjian kerja yang jelas. Di samping itu, alat keselamatan di atas kapal sangat minim sehingga risiko kecelakaan sangat tinggi.

Hampir semua awak, termasuk kapten, tutup mata dan tutup telinga atas segala risiko kecelakaan yang sangat mungkin terjadi. Mereka cenderung untuk pasrah atas keadaaan di atas kapal dan tidak menuntut banyak ke kapten maupun pemerintah soal keselamatan kerja. Bisa menghasilkan uang dengan cara yang mudah dan tidak memerlukan banyak persyaratan dokumen maupun sertifikasi keterampilan saja mereka sudah bersyukur. Mentalitas seperti ini tidak hanya dimiliki oleh Agus dan Dedy, melainkan oleh banyak ABK lainnya. Kepasrahan atas keadaan dan tidak tersedianya alternatif pekerjan lainnya membuat masalah ini mengakar dan tak kunjung terselesaikan.

“Kalau pergi dengan kapal dalam negeri, saya berdoa lebih banyak daripada saat saya pergi dengan kapal luar negeri, karena kan di atas kapal tidak ada alat keselamatan. Kalau kita sedang pegang kemudi dan ada ombak besar, kita pasti langsung pasrah” Ujar Agus.

Was’an (52) juga merupakan salah satu ABK senior yang merasakan dampak dari tidak adanya Perjanjian Kerja Laut (PKL) saat berlayar dengan kapal dalam negeri. Berbekal informasi dari saudara, Was’an memulai karirnya di laut dengan hampir tanpa syarat. Bahkan, ia dulu hanya memerlukan identitas diri berupa KTP untuk diterima oleh nahkoda. Hingga saat ini, praktik seperti ini masih ada di beberapa tempat.

Sama halnya dengan Agus dan Dedy, Was’an juga tidak bisa memprediksi pendapatannya jika berlayar di kapal dalam negeri. ABK seperti mereka dikuras tenaganya untuk harus terus mencari ikan di atas gelombang laut yang tak terprediksi, seringkali dari pagi hingga malam tanpa henti. Ditambah lagi, perbekalan darat yang tidak selalu cukup untuk perjalanan berbulan-bulan menyebabkan mereka hanya bisa makan nasi dengan ikan hasil tangkapan yang dapat berdampak pada kesehatan kulit mereka. Sayangnya, tidak adanya perjanjian di awal membuat kerja keras mereka tidak dibayar dengan sepadan.

“Kesepakatan upah tidak ada, jadi hanya mengandalkan kebijaksanaan nahkoda” ungkap Was’an. Hasil tangkapan ikan dibagi dua untuk pemilik kapal dan untuk ABK. Setengah dari hasil tangkapan ini dipotong lagi untuk keperluan operasional kapal dan sisanya dibagi untuk sejumlah ABK yang berlayar. Jika ABK memiliki tanggungan pinjaman ke kapten/nahkoda, maka hasil tersebut akan dipotong lagi untuk membayar hutang.

Plan Indonesia melalui SAFE Seas Project (SSP) bekerja sama dengan Destructive Fishing Watch (DFW) memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban bagi ABK di Jawa Tengah (Tegal dan Pemalang) dan Bitung. Sosialisasi semacam ini bertujuan untuk mengedukasi awak kapal agar mereka memahami ciri-ciri kerja paksa dan perdagangan orang yang rentan terjadi di atas kapal.

“Yang paling saya ingat dari pelatihan SSP adalah keselamatan kerja dan perlindungan di atas kapal. Saya jadi lebih paham tentang hal-hal yang  harus disiapkan untuk bekerja dengan selamat.” Ujar Dedy. Selain itu, ABK seperti Agus dan Dedy jadi lebih menyadari pentingnya dokumen tertulis demi pembagian upah yang adil dan transparan.

DIPERLUKAN PUSAT PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELAPORAN UNTUK AWAK BUAH KAPAL

Selama ini, jika ABK mengalami atau menyaksikan  perlakuan tidak adil di atas kapal, kebanyakan dari mereka hanya  bercerita ke sesama ABK dan sangat sedikit yang memiliki keberanian melapor ke pihak berwenang. ABK mendapatkan informasi tentang praktik-praktik kecurangan di atas kapal justru dari cerita-cerita oleh rekan-rekannya atau dari pemberitaan yang ada di media. Lalu bagaimana cara mencegah terjadinya praktik serupa terutama kepada awak kapal yang tidak terpapar informasi tersebut?

Yang sudah terjadi adalah arus informasi berputar di antara ABK dan belum ada data kolektif terpadu mengenai praktik kecurangan dan perlakuan tidak adil yang diterima oleh ABK. Padahal, awak buah kapal merupakan salah satu profesi yang berbahaya karena sangat rentan untuk dieksploitasi, terutama karena minimnya regulasi dan pengawasan, serta minimnya syarat dan keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh kapten untuk merekrut awak kapal.

Keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan awak buah kapal harus terjamin. Maka dari itu, saat ini ABK dalam negeri membutuhkan pusat pelayanan dan pelaporan sehingga semua kejadian dan praktik kecurangan dapat tercatat dan dapat dijadikan pembelajaran untuk seluruh ABK, pun untuk calon ABK.

Aisah (35) yang tergabung sebagai pengurus program Desmigratif1 mengungkapkan bahwa selama ini belum ada sinergi antara awak kapal luar negeri dengan awak kapal dalam negeri.

Desmigratif, singkatan dari Desa Migran Produktif, adalah Desa Migran yang telah ditetapkan sebagai penerima program pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia. Program ini adalah terobosan Kementerian Ketenagakerjaan dalam memberdayakan, meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap pekerja migran, calon pekerja migran, dan tentu saja keluarganya (Katadata, 2019).

Selama ini Desmigratif hanya mengurus dan melayani pekerja migran, salah satunya awak buah kapal luar negeri. Sementara itu, ABK dalam negeri yang kurang terjamin belum terkumpul dalam suatu wadah tersendiri.

Hampir semua ABK adalah laki-laki, sehingga yang hidup di desa mayoritas adalah perempuan atau para istri. Salah satu program Desmigratif adalah untuk mengubah pola hidup yang konsumtif menjadi produktif melalui binaan pengolahan hasil laut.

Sejak ada kelas binaan bagi perempuan, mereka terutama para istri di Desa Suradadi dapat memiliki penghasilan tambahan. Di samping itu, pendapatan desa yang juga meningkat. Selain kelas bisnis dan wirausaha, Desmigratif juga menyediakan layanan konseling bagi anak-anak dari keluarga ABK.

SAFE Seas Project sedang menginisiasi lahirnya Fishers’ Center yang menyediakan pelayanan informasi edukasi, dan menerima laporan keluhan  awak kapal perikanan.. Fishers Center juga akan berperan  sebagai koordinator sekaligus sebagai pusat rujukan atas segala pengaduan yang masuk setelah para awak kapal mengetahui dan memahami  ciri-ciri kerja paksa dan perdagangan manusia yang rentan terjadi di atas kapal.

Penulis: Hanna Vanya/YPII
Foto: Hanna Vanya/YPII